PEKANBARU - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan dari Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.

Sejumlah BUMD, seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Madani dan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), dinilai belum memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih terbebani oleh biaya operasional yang tinggi.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Meiza Ningsih, mengungkapkan bahwa salah satu perhatian utama adalah kinerja buruk Perumdam Tirta Siak Madani yang belum mampu memberikan tambahan pemasukan bagi Pemko Pekanbaru.

“Kita masih melihat PDAM Tirta Siak Madani ini belum memberikan penambahan bagi PAD bagi Pemko. Justru masih terbebani oleh operasional dan gaji karyawan,” ujar dr Meiza, Rabu (19/2/2025).

Tak hanya itu, dr Meiza juga menyoroti kondisi PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang masih memiliki banyak persoalan dalam unit usahanya.

Ia menekankan perlunya perubahan status PT SPP menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar lebih profesional dan transparan.

“PT SPP beserta anak perusahaan prioritasnya harus diubah statusnya menjadi Perseroda,” tegasnya.

Saat ini, PT SPP memiliki dua divisi utama, yaitu Divisi Kawasan Industri Tenayan dan Divisi Taman Wisata, serta dua anak perusahaan, yakni PT Sarana Pembangunan Energi Madani dan PT Sarana Pangan Madani.

Ke depan, Komisi II DPRD Pekanbaru berjanji akan terus memperketat pengawasan terhadap kinerja BUMD guna memastikan pengelolaan yang lebih optimal dan akuntabel.

“BUMD ini tidak boleh lepas dari monitoring. Maka itu, kita (DPRD) harus perketat kinerja BUMD milik Pemko ini agar terukur dan termonitor. Yang paling penting, prioritaskan agar perda tentang perseroda terbentuk dan juga ada penyertaan modal dari Pemko sehingga kinerja semua anak perusahaan kembali sehat,” pungkas dr Meiza.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal