PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan seluruh layanan publik akan kembali beroperasi normal mulai Kamis (30/1/2025) setelah libur dan cuti bersama memperingati Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek.

layanan publik di berbagai instansi Pemko Pekanbaru sempat ditutup sementara selama beberapa hari. Penutupan ini meliputi layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), layanan perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta layanan di UPT, kantor lurah, dan kantor camat.

"Tapi Kamis depan sudah kami ingatkan agar buka layanan kembali, sebab sudah libur tiga hari," kata Plh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Candra dilansir dari laman resmi Pemko Pekanbaru.

Zarman juga mengingatkan para ASN untuk tidak menambah masa libur dan segera kembali bertugas memberikan pelayanan.

Ia bahkan menegaskan akan memberikan sanksi kepada ASN yang kedapatan melanggar aturan tersebut, terutama jika sampai mengganggu aktivitas pelayanan publik.

"Kalau sekarang kami mempersilahkan para ASN untuk libur dan cuti bersama, tapi layanan publik harus buka ada Kamis besok," ujarnya.

Zarman mengancam bakal memberi sanksi kepada oknum ASN yang menambah libur. Apalagi sampai menganggu aktivitas layanan publik setelah momen libur panjang.

BERITA LAINNYA
Maksimalkan Pelayanan, Pemko Pekanbaru Berencana Tambah 2 Mobil AMAN Hujan Deras Picu Longsor di Simpang Perawang, 5 Warung Ikut Amblas dan Hancur Wabub Pelalawan dan BPJN Riau Rapat Bahas Penanganan Banjir dan Drainase Dompet Dhuafa Riau Tetapkan Qimat Zakat Fitrah Pekanbaru 2025, Cek Daftar Harga Berasnya Serahkan Bantuan, Sekda Siak Safari Ramadan di Kampung Buatan 1		Pemprov Riau Terapkan Efisiensi APBD 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen Sertijab Waka Polres dan Kasat Narkoba, Ini Kata Kapolres Pelalawan Riau Sharia Week 2025: Sinergi Kuat untuk Transformasi Ekonomi Syariah di Riau Jalan Penghubung di Kuansing Putus Diterjang Banjir, Akses Warga 4 Desa Terganggu Pemotongan TPP Bukan Solusi, DPRD Riau Sebut Gubri Harus Cari Jalan Lain