PEKANBARU – Tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik di Kota Pekanbaru, menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah oleh pihak pengelola. Masalah ini terus menjadi perhatian masyarakat yang mengeluhkan lambatnya respons dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.

Pengamat Tata Kota, Mardianto Manan, turut memberikan pandangan kritis terkait kondisi ini. Ia menyoroti proses tender pengelolaan sampah yang dimenangkan oleh PT EPP, perusahaan yang sebelumnya pernah gagal menangani persoalan sampah di Pekanbaru.

"Diduga ada yang tidak beres dari proses lelangnya. Kok bisa menang? Perlu dicek kembali, karena aturan tender itu jelas. Yang terbaik dari beberapa sisi seharusnya menjadi pemenang," ujar Mardianto, Sabtu (4/1/2025).

Mardianto menambahkan bahwa proses tender pengelolaan sampah semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menduga ada alasan tertentu mengapa PT EPP kembali diberi tanggung jawab meski memiliki rekam jejak yang tidak memuaskan.

"Harusnya transparan dan dapat dijelaskan dengan data pendukung. Ada praduga bahwa Pemko terancam akibat proses pemutusan atau blacklist sebelumnya bermasalah," tambahnya.

Masalah tumpukan sampah di berbagai titik kota menjadi cerminan kurangnya kendali dalam pengelolaan sampah oleh pihak terkait. Meski Pemko Pekanbaru sebelumnya menjanjikan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah ini belum terselesaikan.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tender dan pengelolaan oleh pihak ketiga.

Sebagai langkah ke depan, Mardianto menegaskan pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak kerja dengan PT EPP. Ia berharap pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, bukan semata untuk menyelesaikan masalah hukum jangka pendek," tutup Mardianto.

Penulis: Dini
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
KI Riau Putuskan 37 Sengketa Informasi di 2024, 18 Badan Publik Raih Predikat Informatif Perbaikan Jalan Tanjung Alai Kampar Dikebut, Sistem Buka Tutup Tetap Diterapkan Kantor Imigrasi Pekanbaru Sediakan Layanan Paspor Simpatik Hari Sabtu DPRD Pekanbaru Sidak Kawasan Industri dan Pergudangan Ecogreen, Ini Temuannya Disbun Riau Luncurkan Logo Baru, Ini Maknanya		Alat Dapur Terlambat Datang, Makan Siang Gratis di Pekanbaru Ditunda Bus TMP Pekanbaru Mogok, DPRD Pekanbaru Ingatkan Keuangan Sulit Bukan Alasan Masyarakat Geruduk Kantor DPRD Inhil, Adukan Sengketa Lahan 1.500 Ha Patrick Kluivert Legenda Sepak Bola Calon Pelatih Timnas Indonesia Polsek Simpang Kanan Terus Ciptakan Kamtibmas ke Masyarakat Dusun Pematang Lada