PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hj. Niar Erawati, SIP, meminta Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, untuk segera mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong di lingkungan Pemko Pekanbaru, seperti kepala dinas, kepala badan, lurah, hingga kepala sekolah.

Kekosongan jabatan ini, menurut Niar, dapat berdampak signifikan pada kelancaran pelayanan publik, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Tak hanya itu, Niar juga menegaskan agar Risnandar tidak gentar menghadapi berbagai tudingan negatif yang beredar. Rumor ini mencuat setelah salah satu media online memberitakan tuduhan bahwa Risnandar dianggap tidak netral dan diduga mendukung salah satu calon walikota.

Tuduhan ini diduga dipicu oleh kekhawatiran dari salah satu calon yang bersaing dalam Pilkada mendatang.

"Saya berharap Pj Walikota Pekanbaru tidak terpengaruh oleh intrik politik yang mungkin muncul terkait pengisian jabatan-jabatan ini. Kejelasan posisi sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Tudingan bahwa Pj Walikota memihak salah satu calon itu seolah menunjukkan adanya pihak yang mulai panik," ujar Niar, Kamis (31/10/2024).

Niar menjelaskan bahwa pengisian jabatan strategis ini harus segera dilakukan demi menjaga pelayanan publik yang optimal. Ia mengingatkan bahwa setiap elemen pemerintahan memiliki peran krusial, terutama menjelang Pilkada, yang membutuhkan kesiapan penuh agar proses pemilihan berjalan lancar dan aman.

Sebagai srikandi dari Partai Demokrat, Niar menambahkan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan sekadar prosedur administratif, tetapi terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Kami mendukung penuh langkah Pj Walikota untuk segera merampungkan proses pengisian jabatan ini. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi lebih kepada memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.

Selain itu, Niar menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengisian jabatan. Ia berharap, dengan proses yang transparan dan bebas dari intervensi politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terjaga.

"Kami berharap proses ini dilaksanakan dengan profesional dan cepat, sehingga pelayanan publik dapat kembali berjalan normal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," tutup Niar.

Isu kekosongan jabatan ini menjadi perhatian publik, khususnya menjelang Pilkada yang tinggal menghitung hari.

Penulis: Mimi

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Termasuk 7 Sengketa Pilkada di Riau, MK Sidang Perdana 8 Januari Kilang Kayu dan Solar di Pekanbaru Ludes Terbakar, Damkar Sempat Kesulitan Pemadaman Penyakit Hewan Meningkat di Riau Sepanjang 2024, Kampar Wilayah Terparah Kecelakaan Maut Tewaskan Satu Keluarga di Pekanbaru, DPRD Geram THM Buka Sampai Pagi Fenomena Tunda Bayar di Kepulauan Meranti : Tagihan Rp 45 Miliar, Tapi Uang Masuk ke Kas Daerah Hanya Rp 1.000		Jeritan Keluarga Korban Kecelakaan Maut di Pekanbaru, Tuntut Hukuman Berat untuk Pelaku Buka-Tutup Lagi, Lintas Riau-Sumbar Km 106 Tanjung Alai yang Amblas Belum Ada Perbaikan Telaga Air Merah Disulap dari Waduk PDAM Menjadi Destinasi Wisata Favorit, Dikunjungi 7.000 Orang Saat Libur Nataru Marak Perilaku Menyimpang Remaja, Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Aturan Hotel dan THM Diperketat Gubernur Riau Terpilih Kirim Bantuan Korban Banjir di Inhil