PEKANBARU - Seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah dimulai, untuk mengisi beberapa posisi strategis yang telah lama kosong, seperti Kadiskes, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala DLHK, serta Kepala Badan Kesbangpol.

Jabatan-jabatan tersebut saat ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt), dan proses seleksi diperlukan untuk memilih pejabat definitif yang akan memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menuturkan, proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar.

“Kita tidak ingin ada spekulasi yang berkembang di masyarakat. Beberapa pihak mungkin bertanya kenapa tidak menunggu wali kota definitif," ucap Risnandar dilansir tribunpekanbaru.com, Selsa (22/10/2024).

"Tapi saya balik bertanya, posisi ini sudah lama kosong, kenapa seleksi tidak segera dibuka? Maka dari itu, seleksi ini harus segera dilaksanakan,” sambungnya.

Ia menegaskan, siapa pun yang terpilih sebagai walikota dalam Pilkada 2024 mendatang, program pemerintahan dan layanan masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Risnandar, pengisian posisi definitif sangat penting agar tidak ada kekosongan dalam pelayanan publik.

Lebih lanjut, Risnandar memastikan., proses seleksi ini telah mendapat restu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Proses seleksi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepala OPD terbaik yang mampu menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.

Ia juga menyebut, pengisian pejabat definitif di OPD yang saat ini masih dipegang Plt sangat penting untuk kelancaran pelayanan. Risnandar menekankan pentingnya mengisi posisi kosong ini pada awal tahun 2025.

“Kita harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Ketika pejabat definitif sudah terpilih, tentunya kebijakan yang diambil akan lebih solid. Ini berbeda dengan kondisi ketika OPD dipimpin oleh pelaksana tugas,” tegasnya.

Risnandar juga menyampaikan, program-program pemerintahan untuk tahun 2025 akan berjalan lebih efektif jika posisi pejabat definitif telah diisi.

Ia berharap tidak ada lagi posisi yang kosong agar program dapat berjalan tanpa hambatan.

“Dengan adanya pejabat definitif, pelaksanaan program di tahun depan bisa lebih fokus dan terencana. Kami tidak ingin ada jabatan yang kosong lagi, karena itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tutup Risnandar.(*)

BERITA LAINNYA
Sekjen Hasto Jadi Tersangka, DPC PDI Perjuangan Pelalawan Kirim Pengacara ke Jakarta PUPR Pekanbaru Gencar Bersihkan Drainase dan Sungai, Cegah Banjir di Musim Hujan Belasan Saksi Kasus Korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Ternyata Sudah Meninggal Rutin Setiap Tahun, RAPP kembali Gelar Khitanan Massal di Pelalawan Termasuk 2 Tol di Riau, Lonjakan Lalu Lintas di JTTS Saat Libur Nataru Capai 43 Persen		Sidak Pengungsian Warga Rohingya di Pekanbaru, Ini Kesan Selebgram Oklin Fia MTQ XIX Resmi Ditutup, Kecamatan Kubu Kembali Raih Juara Umum Satu Disdukcapil Pekanbaru Minta Warga Segera Urus Akta Kematian Secara Online Kakak Beradik Nadhira dan Syakila Raih Prestasi Kejuaraan Anggar Provinsi Riau Polemik Swastanisasi Sampah, Pemuda Pekanbaru Soroti Resiko Penyimpangan Anggaran