PEKANBARU - Seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah dimulai, untuk mengisi beberapa posisi strategis yang telah lama kosong, seperti Kadiskes, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala DLHK, serta Kepala Badan Kesbangpol.

Jabatan-jabatan tersebut saat ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt), dan proses seleksi diperlukan untuk memilih pejabat definitif yang akan memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menuturkan, proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar.

“Kita tidak ingin ada spekulasi yang berkembang di masyarakat. Beberapa pihak mungkin bertanya kenapa tidak menunggu wali kota definitif," ucap Risnandar dilansir tribunpekanbaru.com, Selsa (22/10/2024).

"Tapi saya balik bertanya, posisi ini sudah lama kosong, kenapa seleksi tidak segera dibuka? Maka dari itu, seleksi ini harus segera dilaksanakan,” sambungnya.

Ia menegaskan, siapa pun yang terpilih sebagai walikota dalam Pilkada 2024 mendatang, program pemerintahan dan layanan masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Risnandar, pengisian posisi definitif sangat penting agar tidak ada kekosongan dalam pelayanan publik.

Lebih lanjut, Risnandar memastikan., proses seleksi ini telah mendapat restu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Proses seleksi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepala OPD terbaik yang mampu menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.

Ia juga menyebut, pengisian pejabat definitif di OPD yang saat ini masih dipegang Plt sangat penting untuk kelancaran pelayanan. Risnandar menekankan pentingnya mengisi posisi kosong ini pada awal tahun 2025.

“Kita harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Ketika pejabat definitif sudah terpilih, tentunya kebijakan yang diambil akan lebih solid. Ini berbeda dengan kondisi ketika OPD dipimpin oleh pelaksana tugas,” tegasnya.

Risnandar juga menyampaikan, program-program pemerintahan untuk tahun 2025 akan berjalan lebih efektif jika posisi pejabat definitif telah diisi.

Ia berharap tidak ada lagi posisi yang kosong agar program dapat berjalan tanpa hambatan.

“Dengan adanya pejabat definitif, pelaksanaan program di tahun depan bisa lebih fokus dan terencana. Kami tidak ingin ada jabatan yang kosong lagi, karena itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tutup Risnandar.(*)

BERITA LAINNYA
Mahasiswa KKN MBKM Fisip Unri Dorong Kampung Pangkalan Makmur Menuju Era Digital Disdukcapil Pekanbaru Buka Rekam e-KTP Khusus Warga Usia 17 Tahun Saat Hari Pencoblosan Anies Baswedan Dukung Abdul Wahid-SF Hariyanto Menangkan Pilgub Riau 2024 HMI Kritik Keras Bawaslu Bengkalis: Sekedar Terima Laporan, Mending Komisioner Tidur di Rumah Bawaslu Ingatkan Pukul 00.00 Malam Ini Alat Peraga Kampanye Mulai Ditertibkan		Banjir Bandang Terjang Limapuluh Kota: Sepasang Suami Istri Jadi Korban, Satu Tewas Masa Tenang Pilkada Riau 2024 Dimulai: Ini Aturan dan Larangan yang Harus Dipatuhi Waspada Banjir, Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Berpotensi Guyur Riau Siang Hingga Malam Disdukcapil Pekanbaru Tetap Buka Layanan Rekam e-KTP Besok dan Hari Pencoblosan Survei Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul di Kampar, Wahid-Haryanto Moncer di Pekanbaru