PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru teken Memorandum of Understanding (MOU) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan ini berlangsung di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi kota, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pekanbaru, Sekretaris Daerah, Indra Pomi, para camat se-Kota Pekanbaru, ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta asisten dan staf ahli pemerintah kota.

MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menyatakan, acara ini merupakan bagian penting untuk menetapkan pola kerja standar operasional prosedur (SOP) antara Pemko Pekanbaru dan Kejari.

"Acara ini bertujuan untuk mendudukkan pola kerja SOP antara pemerintah kota dengan teman-teman kejaksaan, khususnya kami meminta pendampingan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru," ujar Risnandar, Selasa (1/10/2024).

Ia juga menambahkan bahwa selain adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemko Pekanbaru juga meminta pendampingan dari Kejari Pekanbaru dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

"Dari sisi pelaksanaan kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari proses hingga akhir, kami ingin menjaga akuntabilitasnya. Dengan pendampingan ini, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dikawal secara bersama sehingga kepercayaan masyarakat juga akan meningkat," lanjutnya.

Risnandar menekankan pentingnya sinergitas antara Pemko Pekanbaru dan kejaksaan dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

"Sejauh ini, sinergitas ini berjalan baik, dan kami harap dapat terus berkembang demi kebaikan masyarakat Pekanbaru," tambahnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota Pekanbaru, terutama dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penulis: Dini
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
PGN Accelerates Development of Natural Gas Infrastructure for Energy Self-Sufficiency Ritel Modern di Pekanbaru Segera Bebas Jukir, TAF Dorong Pelaku Usaha Alihkan Retribusi ke Pajak Parkir Pengungsi Rohingya Tempati Lahan Warga Tanpa Izin, Ini Langkah Pemko Pekanbaru PLN ULP Selatpanjang Terapkan Ujicoba PDKB, Perbaikan Jaringan Tanpa Pemadaman Jaga Suhu Politik PSU Pilkada Siak 2025, PKS Imbau Pendukung Hindari Perang Argumen di Medsos		Kodim 0314/Inhil dan Grib Jaya Bagikan Takjil Gratis untuk Warga Tembilahan Warga Antusias Sambut Kedatangan Ketua TP PKK Riau Saat Tinjau Banjir Rumbai Relawan Barisan Perempuan AMAN Bagikan Takjil untuk Korban Banjir di Pinggir Sungai Siak Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar Bermasalah, 5 Saksi Diperiksa Kejari Inhil TAPD Dinilai Terlalu Ngotot, Target Retribusi OPD Penghasil Melonjak Dua Kali Lipat