PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru teken Memorandum of Understanding (MOU) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan ini berlangsung di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi kota, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pekanbaru, Sekretaris Daerah, Indra Pomi, para camat se-Kota Pekanbaru, ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta asisten dan staf ahli pemerintah kota.

MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menyatakan, acara ini merupakan bagian penting untuk menetapkan pola kerja standar operasional prosedur (SOP) antara Pemko Pekanbaru dan Kejari.

"Acara ini bertujuan untuk mendudukkan pola kerja SOP antara pemerintah kota dengan teman-teman kejaksaan, khususnya kami meminta pendampingan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru," ujar Risnandar, Selasa (1/10/2024).

Ia juga menambahkan bahwa selain adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemko Pekanbaru juga meminta pendampingan dari Kejari Pekanbaru dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

"Dari sisi pelaksanaan kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari proses hingga akhir, kami ingin menjaga akuntabilitasnya. Dengan pendampingan ini, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dikawal secara bersama sehingga kepercayaan masyarakat juga akan meningkat," lanjutnya.

Risnandar menekankan pentingnya sinergitas antara Pemko Pekanbaru dan kejaksaan dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

"Sejauh ini, sinergitas ini berjalan baik, dan kami harap dapat terus berkembang demi kebaikan masyarakat Pekanbaru," tambahnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota Pekanbaru, terutama dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penulis: Dini
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Liburan Akhir Tahun ke Tanah Suci Bersama Butik Umrah Pekanbaru, Ada Harga Spesial Sanksi Berat Politik Uang, Bawaslu Riau: Pemberi dan Penerima Bisa Kena Pidana Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029		Banjir Bandang Landa 3 Kabupaten di Sumbar, Ribuan Warga Terisolasi ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru Menteri Lingkungan Hidup Dukung PHR Percepat Pemulihan Lingkungan di Tahura SSH Siak