PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan merobohkan bekas Gedung Utama Mal Pelayanan Publik (MPP) di jalan Sudirman eks kantor Walikota. Gedung tersebut sudah rusak parah dilahap si jago merah pada Maret 2023 lalu.

Kini proses perobohan gedung sudah dilaksanakan . Diperkirakan butuh waktu hingga empat bulan untuk menuntaskannya.

"MPP sudah ada pemenang tendernya, pemenang lelangnya sudah ada. Sudah mulai dikerjakan dengan durasi pengerjaan kurang lebih empat bulan selesainya," sebut Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, Sabtu (30/9/2023) dikutip MC.riau.go.id.

Muflihun menyebut setelah gedung dirobohkan pihaknya akan memikirkan akan dibangun apa nantinya bekas kebakaran gedung MPP tersebut.

"Kita akan buat FGD lah mau diapakan itu (MPP). Entah nanti mau dibuat alun-alun atau apa, akan kita diskusikan dengan publik, akan kita undang akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, DPRD dan juga Forkopimda. Kita mau uji publik dulu mana yang pantas dan layak kita bangun di bekas MPP itu," kata Muflihun.

Sejauh ini memang ada dua opsi pemikiran, namun itu masih belum pasti dan masih akan diuji publik terlebih dahulu.

"Untuk MPP kita punya dua opsi pemikiran. Tapi ini jangan salah ditangkap oleh masyarakat, pada hari ini kita belum memutuskan akan membangun apa. Karena ada dua opsi pemikiran yang kita punya, yang pertama kita ingin itu jadi alun-alun dan opsi kedua itu tetap dibangun MPP," tutupnya. (*)

BERITA LAINNYA
Arus Kendaraan Lancar saat Uji Coba Jalan Lintas Riau-Sumbar Desa Tanjung Alai Kampar Timnas Indonesia Mulai Piala AFF 2024 dengan Kemenangan Tipis di Markas Myanmar Pemkab Inhil Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Akhir Tahun Tolak Chromatic Family Karaoke, Forum Anti Maksiat Datangi DPRD Pekanbaru Indra Pomi Kena OTT KPK, Pemko Pekanbaru Umumkan Plh Sekda Besok		Dukung UMP 2025 Naik 6,5%, Apkasindo Juga Dorong Pemerintah Bentuk BOSI Mangkir dari Panggilan, Kejati Tetapkan Mantan Ketua PMI Riau Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 1,1 M Kejari Dumai Peringati Hakordia 2024, Sampaikan Pesan Anti Korupsi dan Harus Berintegritas Kunker ke Riau, Komisi IX DPR RI Tinjau RSUD Arifin Achmad Pemko Alami Kendala Keuangan, Ini Kata Pj Wako Soal Gaji THL dan Tunjangan