PEKANBARU - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau mencatat realisasi belanja negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga Juli 2023 mencapai Rp13,3 triliun.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Riau, Agnes Sediana mengatakan, jumlah ini telah mencapai 43,58 persen dari total pagu yang dianggarkan untuk Riau.

"Realisasi belanja negara di Riau yang bersumber dari APBN mencapai 43,58 persen atau Rp13,3 triliun, dari total pagu Rp30,72 triliun," kata Agnes saat konferensi pers kinerja APBN Riau Semester 1 tahun 2023, Kamis (27/7/2023). 

Dikatakannya, dari total pagu Rp30,72 triliun itu tidak semuanya untuk belanja di Riau saja, akan tetapi terdiri dari Rp8,180 triliun dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga (K/L), dan sebesar Rp22,543 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sementara itu sejauh ini ia merincikan bahwa realisasi belanja K/L di Riau mencapai Rp3,565 triliun terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp1,648 triliun pagu atau 50,68 persen, belanja barang Rp1,515 triliun atau 42,40 persen, belanja modal Rp385,14 miliar atau 29,20 persen, dan bantuan sosial Rp16,09 miliar atau 45,95 persen dari pagu.

Sedangkan, untuk alokasi pagu Transfer ke Daerah (TKD) Riau tercatat sebesar Rp22,54 triliun untuk 2023. Dari total pagu ini telah terealisasi Rp9,82 triliun.

"Sampai dengan 30 Juni 2023, secara nominal alokasi TKD Riau mengalami kontraksi sebesar 4,89 persen, tersalur sebesar Rp9,82 triliun atau 43,58 persen," kata Agnes.

Ia menjelaskan bahwa capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 sebesar Rp10,33 triliun atau 40,70 persen.   

Ia merincikan TKD Riau antara lain terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,23 triliun atau naik 15,94 persen.

"Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH PBB dan SDA minyak bumi,gas bumi dan mineral, batu bara," jelasnya.

Lalu, Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,98 triliun atau turun 19,03 persen.

"Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya Pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil," jelasnya.  

Selanjutnya, DAK Fisik sebesar Rp93,46 miliar atau naik 5,67 persen dengan penyaluran pada Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemprov Riau, Rokan Hulu, Dumai, Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Sedangkan, DAK Non Fisik sebesar Rp1,77 triliun atau turun sebesar 5,31 persen. "Penyaluran DAK Non Fisik lebih rendah disebabkan turunnya realisasi dana BOS. Dana Insentif Fiskal sebesar Rp50,62 miliar pada Pemprov Riau dan 7 kabupaten/kota," jelasnya.

Lalu, untuk Dana Desa sebesar Rp 708,48 miliar atau naik sebesar 9,22 persen dengan jumlah 1.591 desa telah salur semua untuk tahap I, tahap II sebanyak 571 desa dan terdapat 1 desa telah salur tahap III di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Sidang Selebgram Cut Salsabila, Korban Ungkap Dicakar dan Dianiaya Secara Brutal Warga Rumbai Geruduk Transdepo Diduga Ilegal, Tuntut Segera Tutup KPK Sita Dokumen Penting dari Biro PBJ di Kantor Gubri Terkait Dugaan Korupsi Flyover SKA Kabar Gembira! Akses Riau-Sumbar Lancar Tanpa Buka Tutup Pemilu Usai, Polsek Simpang Kanan Gencarkan Cooling System di Masyarakat		Kasus DBD di Bangko Naik 10 Persen Sepanjang 2024, Puskesmas Tingkatkan Upaya Pencegahan RS Awal Bros Hangtuah Diresmikan, Pj Gubri Tekankan Peran Swasta dalam Kesehatan Empat Siswa MI Mu'allimin Selatpanjang Wakili Riau ke Final OMBN Sains 2025 4.039 Pelamar Bersaing Rebutkan Formasi PPPK Pemprov Riau Tahap II Mahasiswa UIN Hilang di Sungai Batang Gangsal: Pencarian Terus Dilakukan dengan Drone