PEKANBARU - Disdik Kota Pekanbaru masih belum mengisi kuota jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMP Negeri yang masih kosong.

Pasalnya Disdik masih mengumpulkan laporan masyarakat yang anaknya tidak terakomodir dalam PPDB Online tingkat SMP Negeri yang digelar beberapa waktu lalu.

Sekertaris Disdik Kota Pekanbaru Muzailis mmengatakan, masih mengumpulkan laporan masyarakat. Setelah data terkumpul, pihaknya akan menyampaikan kepada Pj Walikota Pekanbaru.

"Setelah data terkumpul baru kita lapor ke Pak Walikota untuk menambah ruangan belajar," ungkap Muzailis, Selasa (19/7/2022).

Dikatakannya, dari data sementara yang sudah terkumpul, ada sekitar 900 orang. Namun itu rata-rata berada di pinggiran kota. "Kalau untuk sekolah yang berada dalam kota, semua sudah terisi baik jalur zonasi, afirmasi dan juga prestasi," katanya.

Lanjut Muzailis, saat ini pihaknya juga mencari solusi bagaimana anak yang belum diterima dalam PPDB mau ke sekolah pinggiran. "Karena mungkin tidak akan mau warga kota sekolah ke pinggiran, itu yang akan kita kondisikan," terang Muzailis.

Lambatnya pengisian jalur PPDB yang masih kosong, Muzailis menyebut tidak akan membuat calon siswa ketertinggalan pelajaran. Mengingat satu bulan awal ini, para siswa masih dalam tahap pengenalan.

Penulis: Rahmat Hidayat
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Riau Melonjak, Peternak Diminta Waspada Usai Viral, Satpol PP Pekanbaru Turun dan Amankan Aktivitas Gepeng di Flyover SKA Melirik Potensi Agro Edu Wisata Nanas di Desa Kualu Kampar Pengabdian Masyarakat Hukum UIR Paparkan Pentingnya HAKI Bagi Penegak Hukum Promo Menarik Suzuki di Pameran Mal SKA Pekanbaru, Grand Vitara Diskon hingga Rp 3 Juta		Ari Bias Menangkan Gugatan Hak Cipta Lagu atas Agnez Mo, Andrigo: Sudah Tepat! Pemko Anggarkan Rp 40 M untuk Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru Disperindag Pekanbaru Tegaskan HET Elpiji 3 Kg Tetap Rp18 Ribu 21 Puskesmas di Pekanbaru Mulai Layani Pemeriksaan Kesehatan Gratis FPKB dan BPR Madani Bahas Kredit Usaha Bunga Nol Persen untuk UMKM