PEKANBARU - Pengelolaan sampah melalui swasta atau pihak ketiga masih dikaji oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Sampah yang saat ini masih dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), akan diserahkan ke pihak swasta dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait swastanisasi pengelolaan sampah tersebut, Pemko hingga kini masih melakukan pembahasan. Ada sejumlah opsi yang bakal diterapkan dalam pengelolaan sampah ke depannya. 

"Memang ke depannya ada juga wacana (sistem BLUD) itu. Tapi tentu kita harus ada pengkajian. Dikaji dulu plus minusnya," ujar Asisten II Setdako Pekanbaru, Elsyabrina, Jumat (21/1/2022).

Menurutnya, sejumlah opsi pengelolaan sampah yang diwacanakan seperti menggunakan sistem BLUD, BUMD melalui pendirian anak perusahaan, atau ditangani langsung oleh pemerintah kota melalui DLHK Pekanbaru. 

Opsi ini akan dilakukan kajian secara menyeluruh terkait keuntungan pada masing-masing sistem yang digunakan. Pengelolaan yang diinginkan tidak hanya mengejar pendapatan daerah, namun juga harus mengatasi seluruh permasalahan sampah. 

"Kita akan bahas, apakah lebih gampang pakai opsi pertama. Permasalahannya ditangani atau tidak, seberapa keuntungan nanti kan ada rank penilaiannya itu," kata El.

Setelah ketiga opsi ini dikaji, kemudian pemerintah kota dapat memutuskan sistem mana yang akan digunakan kedepannya. Dirinya menilai, pemerintah kota tidak bisa gegabah dalam memutuskan segala sesuatu hal. Apalagi dalam menyangkut pelayanan kepada masyarakat. 

"Sehingga kita bisa mempertanggung jawabkan kalau ada masyarakat mempertanyakan opsi yang diambil. Kita sudah mengarah untuk memulai kajian. Kita juga sudah mulai konsultasi ke Kementerian LHK," pungkasnya. 

Saat ini pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dikelola langsung oleh DLHK Pekanbaru. Untuk pengangkutan sampah, DLHK kembali menyerahkan ke pihak ketiga melalui lelang jasa angkutan sampah. 

DPRD Kota Pekanbaru pun sebelumnya mendorong pemerintah kota untuk melakukan swastanisasi dalam pengelolaan sampah. Karena kalau dilihat dari pengelolaan oleh DLHK saat ini, ada beban yang harus ditanggung berat dalam APBD. 

Pada tahun 2022 ini Pemko Pekanbaru menganggarkan Rp 58 miliar untuk lelang jasa angkutan sampah. Ada dua operator yang menjadi pemenang lelang. Yakni, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI).

Untuk PT GTJ mengelola angkutan sampah di zona I. Sedangkan PT SHI untuk mengelola angkutan sampah zona II. Operator ini mengangkut sampah dari pemukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.

Penulis: Rahmat Hidayat
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
Harga Cabai Rawit di Pekanbaru Meroket hingga Rp80.000 per Kg di Akhir Pekan Ramalan Zodiak: Aquarius Harus Fokus, Cancer Jangan Putus Asa Hujan Lebat dan Angin Kencang Diprediksi Landa Riau, Ini Imbauan BMKG Smartfren dan XL Axiata Targetkan Proses Merger Rampung Maret 2025 Algoritma Google Kacau, Generasi Z Jadikan TikTok sebagai Mesin Pencari		Sengketa Pilwalko Pekanbaru Berlanjut di MK: Dugaan Penyalahgunaan APBD dan Fasilitas Negara Jadi Sorotan CW Wicaksono Nahkodai SKK Migas Sumbagut, Fokus Tingkatkan Produksi Migas Riau Honda Pertahankan Posisi Tiga Besar Penjualan Mobil Terbanyak di Indonesia pada 2024 Mitsubishi Fuso Pertahankan Posisi Sebagai Pemimpin Pasar Kendaraan Niaga Selama 54 Tahun Polisi Periksa Ratusan Saksi Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau, Imbau Uang Dikembalikan