PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus setuju rencana pembubaran paksa warga imigran yang masih melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung Graha Pena Riau Pos, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru.

Aksi yang sudah berlangsung selama 41 hari itu, akan dibubarkan paksa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dengan pertimbangan perlunya mengantisipasi penyebaran Covid-19. Pasalnya, aksi tersebut menimbulkan kerumunan, sehingga tidak terjaganya protokol kesehatan (prokes).

"Saya sangat setuju untuk penertiban yang lebih tegas. Mengantisipasi penyebaran covid-19. Jika tidak ditertibkan dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia, kita juga harus memikirkan HAM warga setempat," ujar Firdaus, Minggu (26/12/2021). 

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengatakan, langkah pembubaran paksa itu diambil untuk menghindari kemungkinan ancaman yang timbul. Menurutnya, acaman yang mungkin terjadi di kegiatan unjuk rasa ini berupa kerumunan.

"Tentunya ini bisa mengganggu proses pengamanan Natal dan tahun baru, kemudian Covid-19," ujarnya.

Dikatakannya, kerumunan itu berlangsung setiap hari. Sekitar 50 hingga 100 orang melakukan aksi secara bergantian. Oleh karena itu, pihaknya menilai aksi tersebut harus segera diantisipasi. 

"Ancaman lain berupa gangguan kepada masyarakat sekitar, serta tempat-tempat ibadah yang ada di sana sering dijadikan tempat berkumpul. Mereka juga menggunakan fasilitas yang ada di sana, hingga menyebabkan kondisi tempat ibadah itu menjadi kotor," sebutnya.

Selain itu, lanjut Zulfahmi, rumah toko atau ruko yang ada di sekitar juga dijadikan tempat mereka beristirahat, tempat berkumpul dan lain sebagainya. Ini juga berupa potensi ancaman terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19, yang saat ini dilakukan Pemko Pekanbaru. 

Berbagai upaya seperti dialog dan mediasi juga sudah dilakukan. Terakhir, tim juga sudah lakukan rapat tentang rencana penertiban terhadap unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi ini. Hasil rapat itu, Satgas bertindak lebih tegas lagi berupa pembubaran paksa terhadap pengungsi luar negeri ini.

"Hasil rapat, kami akan lakukan penertiban atau pembubaran paksa setelah pelaksanaan Natal dan Tahun baru. Kami perkirakan di minggu pertama Januari. Tetapi kalau perlu melaksanakan penertiban sebelum itu, kami siap juga. Ini langkah-langkah dan upaya yang telah kami lakukan. Dengan berbagai pertimbangan, hasilnya seperti itu," ungkapnya.

Penulis: Rahmat
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
Pj Wako Pekanbaru Lepas 71 Kafilah, Hadiah Umrah Disiapkan untuk Juara di MTQ ke-42 Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang Nikmati Promo di The Premiere Hotel, Mulai dari Menginap Hingga Halalbihalal Package Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000 Banyak Drainase Alami Pendangkalan dan Tersumbat Sampah, Ini Tindakan PUPR Pekanbaru		Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan Jangan Lupa Bawa Mantel, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Guyur Riau BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api Alfedri Kembali Jadi Bakal Calon Bupati Siak, Tetap Berpasangan dengan Husni di Pilkada Siak 2024