PEKANBARU - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dirasionalisasi hingga Rp 1 triliun dari yang awalnya Rp 11,246 triliun.

Rasionalisasi yang dilakukan tersebut seiring dengan telah diverifikasi oleh Kementrian Dalam Negri, dikarenakan adanya ketidak sesuaian dengan proyeksi APBD akibat turunnya harga minyak dunia.

"APBD setelah ketok palu kan diverifikasi Kemendagri dan hasil dibahas di Banggar dan sudah disetujui. Ada beberapa pembahasan, ada asumsi yang meleset hingga hampir Rp1 triliun. Sehingga sesuai arahan Kemendagri harus dirasionalisasi," jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Aherson kepada halloriau.com.

Lebih jauh disampaikannya, ada sebanyak 32 kegiatan yang harus dirasionalisasi. "32 ini merupakan kegiatan yang tidak prioritas, perjalanan dinas, pelatihan. Kegiatan yang tidak mendesak," katanya.

Dengan demikian menurutnya untuk kembali menyusun hal tersebutlah yang memerlukan banyak waktu. "Kalau cuma sedikit tentu bisa cepat. Kalau banyak yang dirasionalisasi tentu lama, mungkin," katanya.

Penulis : Aan Ramdani
Editor : Yusni Fatimah