INHU - Radio Swara Indragiri (SWAI FM) menggelar talkshow spesial bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Inhu dengan tema "Sosialisasi Layanan JKN-KIS Kepada Masyarakat" di Radio SWAI FM. Jumat (17/9/2021), dengan menghadirkan kepala BPJS Kesehatan Inhu Maucensia Septrina Nababan dan Ridho Utama, staf Kepesertaan BPJS Kabupaten Inhu sebagai narasumber.

Ketua BPJS Kesehatan Inhu, Ucen menjelaskan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu perlindungan jaminan kesehatan bagi peserta untuk memperoleh manfaat dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi pembayaran kesehatan dasar kepada setiap orang yang telah membayar iuran.

"Jadi, tujuan kita memberikan kepastian bahwa masyarakat kita mendapat jaminan kesehatan untuk pelayanan kesehatan" tambahnya," katanya.

Pada talkshow ini, Maucensia juga menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan selama pandemi Covid-19, yaitu peserta BPJS bisa menngunduh aplikasi Mobile JKN, yang dimana pada aplikasi tersebut kita bisa melakukan pendaftaran, perubahan data, dan juga terdapat KIS digital.

Ridho Staf BPJS Kesehatan Inhu menjelaskan tentang prosedur pendaftaran Bayi di BPJS Kesehatan, pendaftaran bayi yang baru lahir dari ibu peserta BPJS gratis dari pemerintah terbagi dua: pertama penerima bantuan iuran disebut BPI APBN, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintsh pusat. Kedua BPI APBD yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Jika ada anak yang baru lahir, dan ibunya adalah penerima bantuan iuran ini, untuk BPI APBN anak yang lahir khusus tahun 2020-2021 itu akan otomatis terdaftar sebagai peserta penerima bantuan dengan catatan tetap harus melaporkan kepada rumah sakit, sehingga rumah sakit tersebut yang akan melaporkan kepada BPJS. Berbeda jika anak tersebut telah berusia 3 bulan, maka orang tua atau wali harus mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan langsung.

Jika BPI APBD, presedurnya masih sama dengan sebelumnya dengan maksimal usia anak tersebut 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun, maka orang tua atau wali harus melapor ke Dinas Sosial melalui Kelurahan atau Desa dimana tempat yang bersangkutan.

Ridho juga menyampaikan, bahwa BPJS Kesehatan memberikan potongan untuk peserta yang menunggak, sesuai dengan peraturan Presiden, jika peserta menunggak selama 5 tahun, untuk sementara yang perlu dibayar hanya 2 tahun terakhir saja.

Penulis: Andri
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
BBPOM Pekanbaru Temukan Ribuan Kardus Kosmetik dan Obat Ilegal di Bekas Gudang Semen Usai Resmikan Sekretariat GPM-IKM Riau, Ade Hartati Bulatkan Tekat Maju Pilkada Pekanbaru 2024 Sekjen PWI Riau Ultah ke-37, TAF Harap Doni Dwi Putra Beri Inspirasi untuk Jurnalis Muda DPRD Dumai Gelar Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus B dan C Terkait 2 Ranperda Bupati Alfedri harap Lulusan SMK Yamatu Siak Bisa Langsung Kerja		UKW Angkatan XXIII PWI Riau Digelar, Ini Pesan Kapolda Irjen Pol M Iqbal Ngeri! Bus TMP Pekanbaru Tetap Beroperasi Meski Pintu Tak Bisa Ditutup Sempurna Komisi IV DPRD Pekanbaru Geram PT Sumatera Kemasindo Tak Kooperatif Bupati Siak: Jadikan Momentum MTQ ke-42 Riau Sebagai Ajang Uji Kompetensi Bengkalis Songsong Jembatan Megah, Ini Instruksi Bupati Kasmarni untuk PUPR