PEKANBARU – Pemprov Riau menargetkan transformasi pemerintahan digital secara menyeluruh dapat diwujudkan pada 2027.

Namun, di tengah percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan.

Komitmen tersebut mengemuka saat Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi membuka Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).

Syahrial menilai transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan penerapan teknologi dan integrasi sistem.

Pemerintah daerah juga harus memastikan seluruh infrastruktur, data, serta sumber daya manusia memiliki kemampuan menghadapi ancaman keamanan siber.

Menurutnya, digitalisasi telah memberikan dampak terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan pemerintahan.

Salah satu penerapannya terlihat melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemprov Riau juga telah menjalani asesmen keamanan sistem secara berkala dengan koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau disebut telah terintegrasi dan terdaftar dalam jaringan pengamanan siber terpadu.

"Pemprov Riau sudah 100 persen terintegrasi dan teregistrasi seluruh kabupaten/kotanya untuk pengamanan siber," kata Syahrial.

"Ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat pertahanan sistem pemerintahan digital," sambungnya.

Meski demikian, integrasi sistem tidak serta-merta menghilangkan risiko serangan siber.

Semakin luas penggunaan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, semakin besar pula potensi penyalahgunaan akses dan pencurian informasi.

Syahrial mengingatkan sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi, mulai dari pencurian data pribadi, kebocoran dokumen internal, penipuan elektronik hingga peretasan sistem utama pemerintahan.

Dampaknya tidak sebatas pada kerugian administratif. Serangan siber yang berhasil menembus sistem pemerintah berpotensi mengganggu pelayanan publik, melumpuhkan operasional instansi, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, seluruh OPD diminta memperketat pengawasan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses digitalisasi.

Kesadaran aparatur terhadap keamanan informasi dinilai sama pentingnya dengan kesiapan infrastruktur teknologi.

"Melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman dan kesepahaman yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemprov Riau," pungkasnya.