PEKANBARU - Pemprov Riau masih menghadapi pekerjaan besar dalam menuntaskan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dari 552 koperasi yang menjadi sasaran, baru 209 yang telah menjalani verifikasi dan validasi hingga 20 September 2026.

Persoalan berikutnya bukan hanya jumlah koperasi yang belum diperiksa. Dari 209 KDKMP yang sudah diverifikasi, baru 105 koperasi yang datanya tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES).

Artinya, terdapat 104 hasil verifikasi yang belum tercermin dalam sistem berdasarkan data yang dilaporkan Pemprov Riau.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian karena SIMKOPDES menjadi instrumen penting untuk memantau perkembangan KDKMP secara terukur.

Tanpa pencatatan yang cepat, hasil pemeriksaan di lapangan berisiko tidak segera terbaca dalam sistem dan menyulitkan pemantauan progres antardaerah.

Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi meminta hasil pemeriksaan yang dokumennya telah dinyatakan lengkap segera dimasukkan ke SIMKOPDES.

“Jangan sampai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di lapangan berhenti begitu saja. Harus segera ditindaklanjuti melalui penginputan data agar seluruh prosesnya dapat terus bergerak,” kata Syahrial, Senin (21/9/2026).

Jika menggunakan total sasaran 552 KDKMP, maka sebanyak 343 koperasi masih berada di luar tahapan verifikasi dan validasi berdasarkan laporan per 20 September 2026.

Namun, terdapat konteks penting dalam angka tersebut. Dari 552 sasaran KDKMP, sebanyak 417 koperasi tercantum sebagai target dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dengan demikian, progres 209 koperasi yang telah diverifikasi perlu dibaca berdasarkan cakupan target yang digunakan dalam masing-masing pelaporan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan KDKMP di Riau memiliki dua pekerjaan sekaligus, yakni menyelesaikan pemeriksaan koperasi yang belum diverifikasi dan memastikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tidak tertahan sebelum masuk ke sistem.

Pemprov Riau menyatakan angka dalam SIMKOPDES masih bergerak karena proses pemeriksaan dokumen dan penginputan dilakukan secara bertahap oleh tim di kabupaten dan kota.

Kadisperindagkop dan UKM Provinsi Riau, Taufik OH mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan pembaruan data.

“Ini terus berprogres. Angka di dalam SIMKOPDES terus berubah karena setiap daerah masih melakukan penginputan,” jelas Taufik.

Pemprov Riau kemudian mengubah pola pendampingan dengan mendorong agar pemeriksaan dan penginputan dilakukan sedekat mungkin dalam satu rangkaian pekerjaan.

Tim provinsi yang turun ke kabupaten dan kota membawa perangkat kerja, termasuk laptop. Jika dokumen dan data pendukung dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dapat langsung dimasukkan ke SIMKOPDES.

“Tim yang turun di lapangan membawa laptop dan langsung melakukan input kalau data sudah dianggap bisa dan memadai,” kata Taufik.

Pola tersebut diarahkan untuk memangkas jeda antara kondisi faktual di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem.

Jika terdapat dokumen yang belum lengkap, tim dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan sebelum data diinput.

Bagi Pemprov Riau, percepatan tidak cukup diukur dari berapa koperasi yang sudah didatangi atau diperiksa.

Data hasil pemeriksaan harus berujung pada pembaruan sistem agar progres setiap daerah dapat dipantau secara lebih jelas.

“Proses verifikasi dan validasi terus kita percepat, termasuk memastikan hasil pemeriksaan yang sudah lengkap dapat segera diinput sehingga data KDKMP di Riau tetap terbarui,” ujar Syahrial.

Sejauh ini, tim verifikasi dan validasi Pemprov Riau telah memberikan pendampingan langsung di enam daerah, yakni Kota Dumai serta Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Kampar.

Pendampingan berikutnya akan dilanjutkan secara bertahap ke enam kabupaten/kota lainnya. Jadwal pelaksanaan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing.

Dengan target 552 KDKMP, tantangan Riau kini bukan sekadar mempercepat pemeriksaan. Pemerintah juga harus memastikan tidak terjadi lagi jarak panjang antara hasil verifikasi, kelengkapan dokumen dan pencatatan dalam SIMKOPDES.

Sebab, semakin besar selisih antara kondisi lapangan dan data sistem, semakin sulit pula pemerintah memastikan gambaran progres KDKMP benar-benar mencerminkan kondisi terkini di seluruh Riau.