PEKANBARU - Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-25 Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepulauan Riau (Kepri) dan Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Sabtu (22/8/2026), menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat perjuangan kepentingan Riau.

Perayaan yang digelar dalam momentum Harlah Perak tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga adat, organisasi kemahasiswaan, paguyuban, organisasi kepemudaan hingga jajaran LLMB dari tingkat DPP, DPD dan DPC.

Alih-alih hanya menjadi seremoni organisasi, LLMB menjadikan peringatan 25 tahun sebagai titik awal menyusun agenda bersama untuk mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Riau.

Panglima Pucuk DPP LLMB Riau, Kepri dan Sumut, Datuk Besar Ismail Amir mengatakan, format Harlah tahun ini memang sengaja diperluas agar berbagai kelompok dapat duduk bersama membicarakan masa depan Riau.

"Di mana Harlah tahun ini kita mengundam dari hampir semua kalangan, ketua paguyupan, BEM, Perkopimda, termasuk tokoh-tokoh masyarakat," ujar Ismail kepada Halloriau.com.

LLMB Ingin Riau Punya Kekuatan Memperjuangkan Hak Daerah

Ismail mengatakan pertemuan lintas kelompok tersebut diarahkan untuk menghasilkan rancangan gerakan bersama.

Menurutnya, Riau membutuhkan kekuatan kolektif agar kepentingan daerah tidak hanya disampaikan melalui jalur pemerintahan.

"Tak lain tak bukan kita membuat draft langkah ke depan tentang Riau yang bagaimana supaya ada tuan di negerinya yang membela Riau," katanya.

Ia menilai posisi Riau sebagai salah satu daerah penghasil belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan yang dirasakan masyarakat.

"Karena sejauh ini Riau ini seperti anak tiri, daerah penghasil tapi seperti anak tiri. Kita tidak merasakan seperti daerah penghasil," sebutnya.

Sejumlah persoalan pembangunan turut menjadi perhatian, termasuk kondisi jalan dan keterbatasan fiskal daerah.

LLMB menilai persoalan tersebut membutuhkan perjuangan bersama agar pemerintah pusat memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.

"Untuk menyuarakan apa hak-hak Riau yang rasanya belum layak diterima oleh Riau. Seperti jalan hancur, pembangunan yang itu-itu saja," sebutnya.

Ia berharap pemerintah pusat tidak baru mengambil kebijakan setelah muncul tekanan dari masyarakat.

"Ini supaya pemerintah pusat juga memperhatikan, ya jangan sampai masyarakat ini membangun kekuatan untuk menjerit baru nanti diambil langkah-langkah," tegasnya.

Ismail menyebut, LLMB telah memberikan sinyal bahwa organisasi bersama elemen masyarakat lainnya siap menentukan sikap jika kebijakan pemerintah pusat dinilai belum mengakomodasi kepentingan Riau.

"Tapi setidaknya kami sudah memberi lampu sein, bahwasannya kalau tidak juga ada kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah, kami akan membuat sikap dengan forum," ungkapnya.

DBH hingga Persoalan Migas Masuk Agenda Perjuangan

Sementara itu, Sekjen DPP LLMB, Datuk Jufrizal menuturkan, kehadiran berbagai unsur dalam Harlah ke-25 menunjukkan adanya peluang membangun konsolidasi yang lebih luas.

Ia mendorong seluruh puak dan suku di Riau bersama pemerintah daerah, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan serta laskar Melayu untuk bergerak dalam satu forum.

"Bagaimana seluruh puak dan suku di Riau ini bersatu, bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bersama dengan seluruh laskar Melayu dan organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan itu bisa bersama sedayung serentak dalam suatu forum nanti untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Riau di pusat," bebernya.

Jufrizal menilai, perjuangan kepentingan daerah tidak ideal jika hanya dibebankan kepada kepala daerah.

Menurut dia, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan pendamping dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.

"Jadi jangan sampai hanya disuarakan oleh kepala daerah. Kita khawatir ketika kepala daerah saja yang menyuarakan nanti ada tekanan dari pimpinan tingkat pusat," katanya.

"Tapi kalau organisasi kemahasiswaan, organisasi Laskar yang menyuarakan, maka ini namanya NGO, non-government organization, tentu nanti ini akan lebih kuat tekanannya," sambungnya.

Salah satu isu yang disebut akan menjadi prioritas adalah Dana Bagi Hasil (DBH). LLMB meminta hak daerah tersebut diberikan sesuai ketentuan dan tidak dikurangi.

"Nah isu yang pertama kali tentu isu tentang hak-hak Riau, bagaimana DBH kita diberikan sepenuhnya, jangan sampai DBH itu yang 10 persen itu tidak diberikan atau hanya diberikan sedikit saja, ini kita tuntut mulai hari ini," tegas Jufrizal.

Selain DBH, LLMB juga menyoroti pengelolaan kawasan hutan yang telah disita negara dan kemudian dimanfaatkan melalui pola kerja sama atau kemitraan.

Menurut Jufrizal, pengelolaan kawasan tersebut perlu memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat setempat.

"Yang itu kan dipanen oleh Agrinas ya, itu harus melibatkan masyarakat adat setempat, harus melibatkan masyarakat setempat," ujarnya.

Antrean BBM di Daerah Penghasil Migas Jadi Sorotan

Persoalan lain yang menjadi perhatian LLMB adalah tata kelola sektor minyak dan gas bumi. Organisasi tersebut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai tidak sejalan dengan posisi Riau sebagai salah satu daerah penghasil migas.

Jufrizal menyebut, kondisi tersebut sebagai persoalan yang harus segera dicarikan solusi. Berbagai langkah dialog telah dilakukan, namun menurutnya belum menghasilkan perubahan yang diharapkan.

"Kami mengajak organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, paguyuban, dan organisasi Laskar semuanya, kita akan turun sama-sama dalam waktu dekat untuk mendemo pihak-pihak yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena secara dialog kita sudah lakukan, tapi hasilnya sampai saat ini tidak ada," katanya.

Siapkan Forum Bersama untuk Bawa Aspirasi Riau ke Pusat

Sebagai tindak lanjut Harlah ke-25, LLMB mendorong terbentuknya forum bersama yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Cipayung Plus dan berbagai organisasi masyarakat.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyusun isu prioritas sekaligus menentukan strategi dalam memperjuangkan kepentingan Riau di tingkat pusat.

"Termasuk di situ nanti adalah pimpinan-pimpinan lembaga kemahasiswaan baik BEM maupun Cipayung Plus, kita minta apa yang mau kita tuntut ke pusat sana," kata Jufrizal.

Ia memastikan LLMB siap mengambil bagian dalam mengawal agenda tersebut, termasuk melalui aksi penyampaian aspirasi apabila diperlukan.

"Sampaikan kepada kami, kami akan turun, kita yang akan meramaikan di jalan, kita yang akan membentuk forum yang akan menggesa ini, baik di demonya di tingkat provinsi maupun nanti di pusat," ujarnya.

Menurut Jufrizal, kekuatan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan Riau membiayai pembangunan. Karena itu, perjuangan memperoleh hak-hak daerah dinilai harus dilakukan secara kolektif.

"Karena ke depan kita tidak bisa main-main. Kalau memang tidak ada dana yang turun ke daerah ini, kita tidak akan bisa membangun. Oleh karena itu kita harus menyatukan gerakan ini semuanya," pungkasnya.