SIAK - Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau, Muller Tampubolon memberikan penjelasan terkait beredarnya video pernyataan Bupati Kabupaten Siak, Afni Zulkifli dengan perwakilan PT Seraya Sumber Lestari (SSL).

"Perlu saya sampaikan, bahwa pada hari Kamis (21/8/2025), ada undangan dari Pemkab Siak terkait penyelesaian konflik lahan yang melibatkan unsur Pentahelix yang membahas konflik atas tanah dan kehutanan di Kabupaten Siak.

Berdasarkan pertemuan tersebut, saya sebagai Ketua APHI Prov Riau, lanjutnya, berinisiatif menawarkan pertemuan antara Pemkab Siak dengan  PT SSL untuk mencari solusi penyelesaian konflik di PT SSL. 

Pertemuan yang bersifat non formal yang kemabli digelar pada 23 Agustus 2025 bertujuan agar bisa lebih santai dalam menjalin komunikasi. Tujuan pertemuan ini sejatinya untuk mencari win win solusi atas penyelesaian konflik yang telah terjadi di PT SSL.

"Perlu kami sampaikan, yang menghadiri pertemuan tersebut adalah salah satu manajemen PT SSL, bukan pemegang saham," jelasnya.

Saat pertemuan tersebut, Bupati Siak, menyampaikan bisa memfasilitasi lahan seluas 2 ribu hektare untuk penambahan areal produksi PT SSL yang sudah ada saat ini dan akan melakukan addendum izin PT SSL.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan agar PT SSL menyetujui Restorasi of Justice (RJ) kepada para pelaku yang sudah menjadi tersangka dalam kasus pidana anarkis atas penyerangan dan pembakaran perkantoran dan perumahan karyawan PT SSL. 

Pihak manajemen PT SSL menyampaikan terkait RJ, akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mempercayakannya kepada pihak Kepolisian.

Manajemen PT SSL juga menyampaikan dalam penyerangan kantor PT SSL lalu, jumlah kerusakan fasilitas cukup besar, yang menimbulkan trauma mendalam pada karyawan, keluarga bahkan anak-anak. 

Bahkan salah satu Manejer PT SSL juga meninggal akibat trauma dan tidak mendapat penanganan medis karena klinik juga dibakar oleh massa pada saat itu.

Manajemen PT SSL juga mengharapakan semua mematuhi proses hukum yang sudah berjalan sehingga tidak menimbulkan preseden buruk penegakan hukum terutama di Kabupaten Siak.

Dalam pertemuan yang kurang dari sepuluh menit pada Sabtu (23/8/2025) tersebut, sudah mulai terlihat ketidaksepahaman (deadlock, red) antara Bupati Siak dengan manajemen PT SSL.

Bupati Siak tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada manajemen PT SSL untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam konflik di PT SSL beberapa waktu yang lalu.

Bahkan pada waktu itu, Bupati Siak juga menyampaikan akan mengusulkan pencabutan izin PT SSL ke Kementerian Kehutanan.

Karena pembicaraan yang sudah tidak sejalan, dari pihak bupati menyatakan deadlock serta tidak perlu melanjutkan pertemuan ini.

Menanggapi sikap tersebut, pihak PT SSL memilih untuk meninggalkan tempat pertemuan, mengingat pembicaraan hanya satu arah dan pihak PT SSL tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai macam permasalahan yang ada saat ini. 

"Dengan ini saya sampaikan bahwa pertemuan antara Bupati Siak dengan pihak manajemen PT SSL tidak ada aksi saling bentak diantara Bupati Siak dan PT SSL karena saya juga ikut dalam pertemuan tersebut," ungkap Muller Tampubolon.(rls)