PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menunjukkan komitmen kuatnya dalam memerangi korupsi melalui penandatanganan ikrar anti korupsi di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa langkah ini adalah bukti nyata bahwa pers harus bersih dari praktik korupsi.

"PWI sebagai organisasi profesi tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi, baik yang melibatkan oknum anggota maupun pengurus," ujarnya, Minggu (9/2/2025).

Pernyataan ini memiliki makna mendalam, terutama setelah citra PWI tercoreng akibat isu dugaan cash back dan penyelewengan dana organisasi yang melibatkan mantan Ketua Umum PWI, Hendry Ch. Bangun. Kasusnya masih bergulir di Polda Metro Jaya.

Dengan tema "Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas", penandatanganan ikrar ini menjadi simbol penting bagi PWI untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmennya dalam menjaga etika jurnalisme Indonesia.

"Penandatanganan ikrar ini bukan hanya sekadar simbol, tapi juga komitmen nyata dari kita untuk menjaga etika dan moralitas dalam profesi jurnalisme," katanya.

Kegiatan ini juga menjadi sebuah pernyataan dari wartawan dan jurnalis Indonesia untuk menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari budaya 'cashback'.

"Tugu Anti Korupsi adalah Tugu Haram Cash Back," tutup Novrizon.

BERITA LAINNYA
Maksimalkan Pelayanan, Pemko Pekanbaru Berencana Tambah 2 Mobil AMAN Hujan Deras Picu Longsor di Simpang Perawang, 5 Warung Ikut Amblas dan Hancur Wabub Pelalawan dan BPJN Riau Rapat Bahas Penanganan Banjir dan Drainase Dompet Dhuafa Riau Tetapkan Qimat Zakat Fitrah Pekanbaru 2025, Cek Daftar Harga Berasnya Serahkan Bantuan, Sekda Siak Safari Ramadan di Kampung Buatan 1		Pemprov Riau Terapkan Efisiensi APBD 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen Sertijab Waka Polres dan Kasat Narkoba, Ini Kata Kapolres Pelalawan Riau Sharia Week 2025: Sinergi Kuat untuk Transformasi Ekonomi Syariah di Riau Jalan Penghubung di Kuansing Putus Diterjang Banjir, Akses Warga 4 Desa Terganggu Pemotongan TPP Bukan Solusi, DPRD Riau Sebut Gubri Harus Cari Jalan Lain