PEKANBARU - Empat daerah di Provinsi Riau diketahui menjadi jalur rawan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

Keempatnya merupakan jalur perlintasan laut yang sering dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk mengirim pekerja tanpa dokumen resmi.

Menurut hasil penelusuran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, daerah rawan tersebut meliputi Medang Kampai (Dumai), Pulau Rupat (Bengkalis), pesisir Indragiri Hilir (Inhil), dan Bagan Siapiapi (Rokan Hilir).

"Kami sudah melakukan penelusuran di beberapa daerah di Riau yang berdekatan dengan Malaysia. Di antaranya Medang Kampai di Kota Dumai, Pulau Rupat di Bengkalis, pesisir Indragiri Hilir (Inhil) dan Bagan Siapiapi di Rohil,” ungkap Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan dilansir dari Tribun Pekanbaru, Sabtu (1/2/2025).

BP3MI Riau bersama aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan pihak keimigrasian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pemberangkatan PMI ilegal.

Namun, Fanny menegaskan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi praktik ilegal ini.

“Tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami butuh support dari berbagai pihak dan masyarakat untuk mengetahui adanya penampungan ilegal pekerja migran. Karena masalah pekerja migran ini bukan saja tanggungjawab BP3MI tapi butuh kerjasama dari semua pihak dan stakeholder terkait," sebut Fanny.

Fanny mengungkapkan bahwa belakangan ini banyak PMI ilegal yang dideportasi dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi.

PMI yang berangkat tanpa prosedur resmi menghadapi berbagai risiko, mulai dari eksploitasi, kekerasan, hingga deportasi. Banyak dari mereka yang hanya bermodalkan paspor wisata, namun sesampainya di Malaysia justru bekerja secara ilegal.

"Pekerja migran yang berangkat ke Malaysia dengan cara-cara unprosedural dan tidak memiliki kelengkapan dokumen. Ada juga yang hanya berbekal paspor wisata, tetapi di sana ternyata bekerja,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa untuk bekerja di luar negeri, diperlukan lebih dari sekadar paspor. Ada sejumlah dokumen dan prosedur yang harus dipenuhi agar mendapatkan perlindungan hukum.

"Jika ingin bekerja (di luar negeri) patuhilah aturan dan prosedur serta undang-undang dimana ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki pekerja migran kita yang berangkat kerja keluar negeri,” ucapnya.

“Yang paling utama adalah hindari oknum atau sindikat yang menawarkan bekerja ke luar negeri secara instan atau ilegal. Jika mengikuti aturan pemerintah maka bisa dijamin 100 persen perlindungan bisa didapatkan," tandas dia.

BERITA LAINNYA
PGN Accelerates Development of Natural Gas Infrastructure for Energy Self-Sufficiency Ritel Modern di Pekanbaru Segera Bebas Jukir, TAF Dorong Pelaku Usaha Alihkan Retribusi ke Pajak Parkir Pengungsi Rohingya Tempati Lahan Warga Tanpa Izin, Ini Langkah Pemko Pekanbaru PLN ULP Selatpanjang Terapkan Ujicoba PDKB, Perbaikan Jaringan Tanpa Pemadaman Jaga Suhu Politik PSU Pilkada Siak 2025, PKS Imbau Pendukung Hindari Perang Argumen di Medsos		Kodim 0314/Inhil dan Grib Jaya Bagikan Takjil Gratis untuk Warga Tembilahan Warga Antusias Sambut Kedatangan Ketua TP PKK Riau Saat Tinjau Banjir Rumbai Relawan Barisan Perempuan AMAN Bagikan Takjil untuk Korban Banjir di Pinggir Sungai Siak Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar Bermasalah, 5 Saksi Diperiksa Kejari Inhil TAPD Dinilai Terlalu Ngotot, Target Retribusi OPD Penghasil Melonjak Dua Kali Lipat