www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Ramalan Zodiak 5 November 2024: Aquarius Harus Lebih Tenang, Pisces Jangan Kejar Kesenangan Sesaat
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Bahas Konflik Lahan dan Investasi Hijau
APHI Riau dan Polda Riau Gelar Diskusi Penegakan Hukum di Kawasan Hutan
Senin, 04 November 2024 - 21:57:39 WIB

PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Riau bersama Polda Riau mengadakan diskusi mengenai penegakan hukum di kawasan hutan Provinsi Riau, Senin (4/11/2024).

Acara ini bertujuan untuk mencari solusi atas maraknya aktivitas ilegal serta tumpang tindih penguasaan lahan yang kerap kali mengancam keberlanjutan hutan di wilayah tersebut.

Diskusi ini dihadiri 78 peserta yang merupakan pemilik Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) dari 12 kabupaten/kota di Riau. Sejumlah pejabat dan praktisi hukum, termasuk Iptu Ali Sahbana Munthe, SH, MH dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, diundang untuk berbagi wawasan.

Dalam paparannya, Ali menjelaskan berbagai bentuk kegiatan ilegal di kawasan hutan, mulai dari pembukaan lahan untuk perkebunan tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi hingga aktivitas individual yang berpotensi merusak lingkungan.

Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, menjelaskan bahwa konflik lahan di kawasan hutan Riau sering kali terjadi akibat tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan kehutanan. Beberapa pihak mengklaim memiliki legalitas atas lahan tersebut, namun banyak pula yang beroperasi tanpa izin.

"Penegakan hukum di kawasan hutan adalah langkah penting untuk memastikan agar lahan yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, apalagi Riau memiliki hutan seluas 5,4 juta hektar sesuai SK Menteri LHK,” ujarnya.

Muller juga mengungkapkan data terkait izin PBPH di Provinsi Riau. Saat ini, APHI Riau memiliki 50 anggota perusahaan yang mengelola 1,7 juta hektar hutan produksi, dengan rincian 44 perusahaan di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), 5 perusahaan restorasi ekosistem, dan 1 perusahaan pengelola hutan alam.

Dari luas izin yang dikelola perusahaan tersebut, sebanyak 30 persen ditetapkan sebagai kawasan lindung, sementara 60 persen diperuntukkan bagi tanaman industri.

Namun, tantangan di lapangan tidak sedikit. Muller menjelaskan bahwa sekitar 285 ribu hektar lahan hutan tanaman yang termasuk dalam konsesi perusahaan kini diduduki pihak ketiga sehingga tidak bisa dikelola secara produktif.

Ia berharap adanya jaminan keamanan investasi dari pemerintah bagi para pengusaha yang telah memenuhi persyaratan izin PBPH.

"Kami berharap dengan adanya diskusi ini, penegakan hukum dalam kawasan konsesi PBPH dapat berjalan dengan baik, sehingga pemegang izin bisa lebih optimal dalam mengelola lahan mereka secara lestari," jelas Muller.

Acara diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan membantu mengurangi konflik lahan, memastikan kepatuhan hukum, serta mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan. (rilis)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ramalan zodiak hari ini.(ilustrasi/int)Ramalan Zodiak 5 November 2024: Aquarius Harus Lebih Tenang, Pisces Jangan Kejar Kesenangan Sesaat
Hujan di Riau hari ini.(ilustrasi/int)Sejak Pagi Diguyur Hujan, Begini Prakiraan Cuaca di Riau Sepanjang Hari ini
Ilustrasi.Polisi Tangkap Pemuda di Siak karena Bawa Kabur-Perkosa ABG asal Kuansing
APHI Komda Riau, bersama Polda Riau gelar diskusi penegakan hukum dalam kawasan hutan di Riau (foto/ist)APHI Riau dan Polda Riau Gelar Diskusi Penegakan Hukum di Kawasan Hutan
Puluhan PPK dilibatkan hitung ulang surat suara di gudang logistik KPU Pelalawan (foto/Andy)KPU Pelalawan Libatkan 60 PPK Hitung Ulang Surat Suara Pilkada 2024
  Ketua Tim Koalisi Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 3, Syahrul Aidi Maazat.(foto: sri/halloriau.com)Ketua Timses Suwai Diduga Sosialisasi ke Sekolah, Tim Bermarwah Siapkan Laporan ke MK DPR RI
Seleksi Petugas Haji 2025.Kemenag RI Buka Seleksi Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah, Cek Disini Syarat dan Jadwal Tahapannya
Penggunaan EDC untuk bayar parkir non tunai di Pekanbaru belum optimal (foto/int)Kejar Target PAD Rp16 M, Bayar Parkir Non Tunai di Pekanbaru Belum Optimal
Ilustrasi produksi padi di Riau meningkat (foto/int)Produksi Padi di Riau Capai 106,2 Ribu Ton, BPS Catat Kenaikan 13,48 Persen
Ilustrasi izin tiang reklame di Pekanbaru banyak sudah kedaluwarsa (foto/Dini)Ratusan Tiang Reklame di Pekanbaru Kedaluwarsa Izin, Ini Kata Kabapenda
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Nomor Urut Pilgubri: Wahid-SF 1, Nasir-Wardan 2, Syamsuar-Mawardi 3
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved