PEKANBARU - Polemik terkait pengalihan lokasi seminar yang melibatkan atase keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) dari Mesjid Raya Annur Pekanbaru akhirnya menemukan titik terang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Prof Ilyas Husti, menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada Badan Pengelola Mesjid Raya (BPMR) Annur, setelah memahami duduk perkara yang sebenarnya.

Zul Ikromi, Ketua Harian BPMR Annur, menjelaskan bahwa sebelumnya Prof Ilyas sempat menyampaikan kritik melalui media online terkait pembatalan seminar tersebut, yang menurutnya dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Namun, setelah mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari BPMR Annur melalui komunikasi WhatsApp, Prof Ilyas segera meralat pernyataannya.

"Setelah menerima penjelasan yang jelas dari kami, Prof Ilyas mengucapkan terima kasih atas klarifikasi ini dan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya. Beliau berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan. Syukran. Jazakumullah khairan," ujar Zul Ikromi menirukan pesan Prof Ilyas.

Menurut Zul, situasi ini sempat menarik perhatian banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat Riau Hj Azlaini Agus, Polda Riau, Ketua Komunitas Sport Sunnah Panahan Riau, serta sahabat-sahabat dari Jamaah Tabligh.

Mereka menghubungi BPMR Annur untuk mengkonfirmasi situasi sebenarnya setelah membaca komentar Ketua MUI Riau di media online yang ternyata tidak melalui proses tabayyun atau klarifikasi sebelumnya.

Setelah menerima penjelasan dari BPMR Annur, semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menerima kebijakan yang diambil oleh pihak BPMR. Terutama mengingat keputusan tersebut juga merupakan hasil musyawarah dengan perwakilan atase keagamaan KBSA.

Zul Ikromi juga menyampaikan pesan penting dari Ketua MUI Riau agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan hingga berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dalam pesan WhatsApp-nya, Prof Ilyas menulis, tidak perlu di dibesar-besarkan lagi nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang ingin memecah belah dan menimbulkan permusuhan.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Semua pihak dapat kembali fokus pada upaya memajukan umat dan menjaga kerukunan di Bumi Lancang Kuning. (rilis)

BERITA LAINNYA
Kasus 35.836 Tiket Pesawat Fiktif, Penyidikan Difokuskan di Sekretariat DPRD Riau APBD P 2024 Riau Masih Proses Evaluasi di Kemendagri Truk Listrik Mitsubishi eCanter Menjadi Kendaraan Komersial Inovatif United E-Motor Kembangkan Sayap di Sumatera Punya Nilai Investasi Sebesar Rp 5.7 Triliun, Kementerian ATR/BPN Gesa Dokumen RDTR Kelurahan Teluk Belitung		Resmi Diparipurnakan, Ini Daftar Lengkap Nama Delapan Ketua Fraksi di DPRD Riau Ini Urutan Parkir Mobil Matik yang Benar untuk Perpanjang Usia Mesin Usut Kasus SPPD Fiktif, Polisi: Tak Terkait Anggota-Pimpinan DPRD Riau Penampakan 36 Kontainer Box Disita Polisi Usai Geledah DPRD Riau AS Monaco Vs Barcelona: 10 Pemain Los Cules Kalah 1-2