PEKANBARU - Polemik keharusan melepas jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri ikut mendapat respon dari Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau Dr Hendri Sayuti MAg.

Hendri menegaskan keharusan itu sebagai pandangan yang mundur dalam memaknai pancasila, hal ini tentu sangat disayangkan sebab aturan melepas jilbab itu justru datang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus dari para pendiri bangsa termasuk di dalamnya tokoh organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai keagamaan justru memperkokoh pondasi Pancasila. Ia juga menyebut bahwa ini adalah langkah mundur dalam memaknai Pancasila.

"Pancasila itu konsesus para pendiri dan tokoh bangsa. Termasuk di dalamnya tokoh Muhammadiyah. Apa yang terkandung dalam nilai-nilai agama memperkokoh pondasi Pancasila itu. Saya kira ini langkah mundur memaknai Pancasila," tegasnya, Kamis (15/8/2024).

Respon Hendri itu muncul mengingat salah satu anggota Paskribraka putri yang berasal dari Kabupaten Kampar Riau, Kamilatun Nisa, turut menjadi korban keharusan melepas jilbab tersebut.

Hendri atau yang akrab disapa Hensay itu mendesak agar BPIP mencabut keputusan dan tidak diterapkan saat pelaksanaan upacara 17 Agustus lusa.

Mestinya, tambah Hendri, pemerintah dalam hal ini BPIP fokus pada peningkatan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan bukan memberikan contoh buruk dengan melepas jilbab para anggota Paskibraka putri yang sebelumnya telah berjilbab.

Terakhir Hendri Sayuti meminta agar BPIP fokus terhadap kerja-kerja sebagaimana penamaan lembaganya yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sesuai namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP fokus membina ideologi Pancasila ini di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas kehidupan seperti bekerja keras dalam memperkecil ketimpangan ekonomi, membangun masyrakat yang rasional, meningkatkan mutu demokrasi dan tatanan negara hukum," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Jhon Mena Pulih, Siap Perkuat PSPS Pekanbaru Lawan Deltras DPRD Pekanbaru Agendakan Paripurna Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pendapatan XL Axiata Naik 6 Persen di 2024, Laba Bersih Melonjak 45 Persen Bahlil Jamin Pengecer LPG 3 Kg Aman, Status Berubah Jadi Sub Pangkalan BYOND Fest Pekanbaru, BSI Sasar 30 Ribu Pengguna Baru		UIR Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2025/2026, Tersedia Jalur Umum dan Khusus Capella Group Gelar Aksi Donor Darah Rutin, Targetkan 290 Pendonor Jelang Pelantikan, Abdul Wahid Dapat Ucapan Selamat dari Syamsuar: Sebentar Lagi Dilantik Nih Perpanjangan Waktu PDSS, Disdik Riau: Sekolah Harus Manfaatkan Semaksimal Mungkin Bikin Nagih! Resep Daging Bumbu Bancir Samarinda yang Wajib Anda Coba