PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jamahli Riau mengecam keras pemadaman listrik yang berkepanjangan di Provinsi Riau. Terlebih lagi, saat gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV Lubuk Linggau-Lahat, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Departemen Politik Dan Hukum DPW Jamahli Riau, Bayu Nofriesta menyebutkan pihaknya menuntut PLN memberikan kompensasi ke masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017.

"Ini mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, kegiatan usaha, pendidikan, dan layanan kesehatan terganggu akibat ketidakstabilan pasokan listrik. Masyarakat tidak hanya mengalami ketidaknyamanan, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan," kata Bayu, Senin, 29 Juli 2024.

Dijelaskannya, menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, PT PLN wajib memberikan pengurangan tagihan apabila besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10 persen di atas besaran yang ditetapkan.

"Berdasarkan indikator lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan KWH meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah," katanya.

Lebih lanjut, PW Jamahli Riau menekankan bahwa PLN harus patuh pada peraturan ini dan segera mengimplementasikan mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Ketua Umum DpW Jamahli Riau menegaskan DPW Jamahli Riau akan mengadakan aksi besar besaran jika tuntutan tersebut tidak diindahkan.

"Kami akan terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan mereka dilindungi. Kami akan terus mengawasi perkembangan ini dan mendesak pihak berwenang untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat Riau," ungkapnya.

Adapun Tuntutan DPW Jamahli Riau, sebagai berikut:

1. Menuntut PLN untuk segera memberikan kompensasi yang layak kepada seluruh pelanggan yang terdampak pemadaman listrik, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

2. Menuntut PLN memberikan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme pemberian kompensasi, termasuk jadwal dan prosedur yang harus diikuti oleh pelanggan untuk menerima kompensasi tersebut.

3. Mendesak PLN untuk melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh dan segera mengambil langkah-langkah preventif agar pemadaman listrik tidak terus berulang di masa depan.

Penulis: Yuni
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru Menteri Lingkungan Hidup Dukung PHR Percepat Pemulihan Lingkungan di Tahura SSH Siak Jembatan Ujung Batu Amblas, Polisi Minta Kendaraan Tonase Berat Lewat Jalur Alternatif		Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029 Heboh Dicurigai Rapat Pemenangan Paslon di Kantor Bupati Kuansing, Ini Faktanya Pj Gubri Ajak Masyarakat Jangan Sebar Fitnah dan Provokatif Selama Masa Tenang