PEKANBARU - Jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Pekanbaru 2024, sejumlah birokrat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) mulai bermunculan sebagai calon potensial. Para bakal calon masih berstatus ASN ini diyakini cocok bertarung dalam Pilkada November mendatang.

Salah satu nama yang mencuat yakni Indra Pomi Nasution, Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru. Indra, seorang birokrat senior, digadang-gadang akan maju dalam Pilwako 2024.

Selain perannya sebagai Sekda, Indra juga dikenal aktif di berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Jemaah Batak Muslim Indonesia Riau, Ketua KTNA Pekanbaru, dan Danmenwa Indra Pahlawan Riau.

Buka  Indra sana, beberapa nama pejabat lainnya juga mulai mencuat dalam bursa calon walikota. Ingot Ahmad Hutasuhut, Dedi Gusriadi, Zulfahmi Adrian, dan Burhan Gurning menjadi nama-nama yang diprediksi akan meramaikan Pilwako Pekanbaru.

Para birokrat ini mulai mendapat perhatian publik dan disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memimpin Pekanbaru ke depan. Bahkan Burhan yang menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, sudah menyebarkan spanduk dirinya sebagai bakal calon walikota.

Mengenai ini, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, memberikan lampu hijau kepada para ASN yang ingin maju sebagai calon walikota atau wakil walikota. Ia menegaskan bahwa pencalonan tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Namun, begitu mendaftar, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kami juga menunggu peraturan KPU terkait pencalonan, terutama pasca adanya putusan MA," jelasnya.

Apalagi ASN yang hendak maju masih berstatus sebagai bakal calon. Ia mengaku masih menunggu hasil pendaftaran calon pada Agustus nanti.

"Kalau sekarang masih statusnya bakal calon, yang kita lihat kalau sudah pendaftaran pada Agustus dan ditetapkan pada September nanti," terangnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Proses tahapan pilwako masih berjalan. Ia menyakinkan netralitas pada ASN pemerintah kota pada pilwako nanti.

Inspektorat Pekanbaru dan BKPSDM Kota Pekanbaru siap menindaklanjuti adanya pelanggaran. Ia mengaku siap memberi sanksi bila ada oknum ASN terlibat politik praktis dalam pilwako nanti. (*)

BERITA LAINNYA
Heboh Isu Pencopotan Kepsek di Riau, Pj Gubri: Jangan Percaya, Laporkan yang Minta Uang PT Arara Abadi dan 14 Unit Usaha APP Group Raih CSR Award di BISRA 2024 EMP Bentu Limited Tuntaskan Proyek BCP Seng di Langgam Taufik Arrakhman Ditugaskan PKB Maju Pilwako Pekanbaru Upaya Optimalkan Layanan JKN di FKTP, Melalui Monitoring dan Evaluasi KBK		Pemerintah Pusat Setujui Pemprov Riau Buka Penerimaan 6.360 CPNS dan PPPK, Masih Tunggu Jadwal Puluhan Tahun Mengajar, Guru Honor di Pelalawan Full Senyum Terima SK PPPK Dampingi Pj Gubri Serahkan 189 SK PPPK, Bupati Pelalawan Sampaikan Ini D'COST Hadir Lagi di Pekanbaru, Banyak Promo Menarik Setiap Hari Tragis, Remaja Meninggal Setelah Tabrak Jalan Berlubang di Panam