PEKANBARU - Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Riau akan dimulai, Jumat (21/6/2024). Tahapan ini dikenal sebagai tahapan pra pendaftaran.

Plt Kadisdik Riau, Roni Rakhmat menjelaskan, pada tahap pra pendaftaran ini, peserta didik sudah bisa mengunggah dokumen-dokumen persyaratan PPDB melalui aplikasi yang telah disiapkan panitia dan dapat diakses melalui website ppdb.riau.go.id.

“Tahapan PPDB SMA/SMK sudah dimulai, para calon siswa sudah mulai bisa mengupload dokumen,” kata Roni dilansir mcr, Kamis (20/6/2024).

Setelah dokumen diunggah, pada tanggal 24-29 Juni 2024, peserta didik yang telah mendaftar bisa memilih sekolah yang diinginkan.

Khusus bagi peserta didik yang mendaftar di SMK, selain memilih sekolah, mereka juga harus memilih jurusan yang diinginkan.

"Khusus untuk yang mendaftar di SMK, peserta didik bisa memilih jurusan berbeda di sekolah yang sama apabila mengambil jalur di luar rangking," tambahnya.

Lebih lanjut, Roni menjelaskan bahwa setelah memilih sekolah, tahapan PPDB akan masuk ke proses rekonsiliasi data pada tanggal 30 Juni 2024.

"Sesuai jadwal pada tanggal 1 Juli 2024, kita akan umumkan penetapan hasil seleksi PPDB Riau tahun 2024 untuk tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau," pungkasnya.(*)

BERITA LAINNYA
Gubri Terpilih Abdul Wahid Harap Menteri Rosan Dorong Investasi ke Riau Polisi Masih Buru 1 dari 3 Oknum Ngaku Wartawan Penghadang Mobil Ekspedisi di Pelalawan Gugatan Pilkada Siak Lanjut Sidang Pembuktian di MK, Ini Respon KPU Riau Putusan MK Menguatkan KPU Dumai Bekerja Sesuai Aturan Sidang Lanjutan Kasus Cut Salsabila: Saksi Ungkap Upaya Damai Gagal		Polisi Dalami Dugaan Pungli Libatkan Oknum Aparat Terkait 3 Preman Ngaku Wartawan di Pelalawan Kunjungi Blok Rokan, Menteri Bahlil: Naikkan Produksi, Jaga Marwah Negara HIPMI Riau Gelar Musda XIII di Dumai, Pendaftaran Bakal Ditutup 11 Februari Golkar Memanas Jelang Musda, Pariswan Ihwan dan SF Hariyanto Malah Tampak Hangat Kabupaten Kepulauan Meranti di Tengah Dilema Otonomi Daerah: Babak Belur Tersandera Kebijakan Pusat dan Lemahnya Kemandirian Fiskal