PEKANBARU - Pj Gubernur Riau menerbitkan surat edaran terkait pemberian THR keagamaan 2024 bagi pekerja/buruh. Perusahaan harus bayar penuh THR, tidak boleh dicicil.

Imbauan Pj Gubri tersebut didukung penuh Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo. Pria yang akrab disapa Ekowi surat edaran itu sudah tepat.

"Saya sangat mendukung kebijakan bapak Pj Gubernur Riau terkait THR tepat waktu di bayarkan nantinya 10 Hari sebelum Idulfitri," ujar Ekowi, Senin (25/3/2024).

"Sehingga kami guru PPPK bisa membeli kebutuhan Lebaran keluarga.

 Juga TPP agar segera secepatnya dibayarkan yang Februari dan Maret 2024. Karena kami baru cair satu bulan TPP yangg diterima," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada buruh dan pekerja di perusahaan, dengan nomor M/2/HK.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.


"Ada 7 poin yang dijelaskan dalam SE Pj Gubernur Riau terkait pembayaran THR kepada buruh dan pekerja perusahaan. Salah satunya adalah THR harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Riau, Bobby Rachmat.

Kemudian disebutkannya THR keagamaan ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Lalu pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Selanjutnya, THR keagamaan harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan atau lebaran.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti TPU yang Telah Inkracht Permudah Masyarakat Urus Paspor, Imigrasi Selatpanjang Gelar Layanan Ketupat Lusa, Pj Gubri Lantik Pj Wako Pekanbaru, Nama Risnandar Mahiwa Mencuat Perkuat Program TJSL, PHR Jalin Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana Riau Ungkap Kasus 3 Kg Ganja dan 1 Kg Sabu, Bupati Apresiasi Kapolres Bengkalis		DPRD Pertanyakan Anggaran Lelang Mobil Dinas yang Tak Dilaporkan, Ada Indikasi Penyelewengan BPOM Dumai Beri Edukasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Bagansiapiapi Kritik Biaya UKT, Hamdani: Peningkatan Pendidikan Jadi Alasan, Harusnya Gratis PGN Saka Miliki Teknologi Data Real Time Guna Monitor Produksi Migas PPP Tutup Pendaftaran Calon Bupati dan Wabub Rohil, 6 Orang Kembalikan Formulir