PEKANBARU - Laporan terbaru dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kepulauan Meranti mendapar sorotan. Kedua kabupaten itu tercatat sebagai daerah dengan keterbukaan informasi anggaran terendah.

Fitra Riau mengungkapkan Kuansing dan Meranti belum mencapai kategori skor tertinggi dalam indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran tahun 2023. Itu disampaikan dalam dialog bertajuk "Peluncuran Laporan Hasil Indeks Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2023" di Sy Wen Coffee, Pekanbaru, Jumat (2/2/2024).

Peneliti Fitra Riau, Farha, menyebutkan bahwa dalam empat dimensi evaluasi, yakni Dokumen Perencanaan Pembangunan, Dokumen Proses Penganggaran, Dokumen Anggaran, dan Dokumen Pertanggungjawaban/Audit, Kuansing dan Kepulauan Meranti tidak proaktif dalam mempublikasikan informasi publik.

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing tidak memberikan tanggapan terhadap pernyataan Forum, memperburuk posisi mereka. Fitra Riau menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kedua kabupaten ini, mengingat rendahnya kinerja selama tiga tahun terakhir.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Zufra Irwan, menegaskan bahwa posisi Kabupaten Kuansing dan Kepulauan Meranti bukan hanya terkait dengan keterbukaan informasi anggaran, melainkan juga keterbukaan informasi secara umum.

Keterbukaan Informasi Anggaran di Riau di Bawah Rata-rata

Laporan Fitra Riau juga mencatat bahwa kinerja keterbukaan informasi dari 12 kabupaten/kota di Riau cenderung di bawah rata-rata. Meskipun Kota Dumai mencapai peringkat kedua dalam peningkatan nilai indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran 2023, secara keseluruhan, belum ada daerah yang memenuhi kategori tinggi. Rata-rata berada di kategori sedang, cukup, dan rendah.

Meskipun ada peningkatan komitmen pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi anggaran selama tiga tahun terakhir, masih belum ada daerah di Riau yang mencapai kategori tertinggi. Provinsi Riau memperoleh peningkatan signifikan, tetapi masih belum mencapai skor tertinggi.

Ketua KIP Riau, Zufra Irwan, memberikan apresiasi kepada Fitra Riau karena konsisten melakukan pelacakan terhadap keterbukaan informasi anggaran. Ia menekankan bahwa sebagian besar informasi anggaran seharusnya terbuka untuk publik, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sejak tahun 2019.

"Tahun 2019, KIP sudah menetapkan SK terkait keterbukaan informasi anggaran, bahwa hampir sebagian besar informasi anggaran bukan informasi yang dikecualikan, dan sudah kami sampaikan ke seluruh badan publik,” sebutnya.

Lalu ia menyebut saat ini tengah dibahas dalam APBD bahwa akan ada sanksi yang diberikan ke pemerintah atau lembaga publik yang tidak transparan.

"Bahkan di dalam APBD itu tak ada satupun informasi yang dikecualikan, artinya terbuka untuk publik," tegasnya.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Riau Sharia Week 2025: Sinergi Kuat untuk Transformasi Ekonomi Syariah di Riau Jalan Penghubung di Kuansing Putus Diterjang Banjir, Akses Warga 4 Desa Terganggu Pemotongan TPP Bukan Solusi, DPRD Riau Sebut Gubri Harus Cari Jalan Lain Bupati Inhil Pererat Silaturahmi dengan Insan Pers DPRD Minta Pemko Pekanbaru Lakukan Ini Agar Parkir di Ritel Segera Gratis		Dompet Dhuafa Riau Tetapkan Qimat Zakat Fitrah Pekanbaru 2025, Cek Daftar Harga Berasnya Serahkan Bantuan, Sekda Siak Safari Ramadan di Kampung Buatan 1 Bawaslu Kepulauan Meranti Gelar "Ngabuburit Evaluasi" Refleksi Pengawasan Pilkada 2024 Ceriakan Senyum Anak Yatim, BRI Hadir Berbagi Bahagia Serahkan Santunan Permudah Layanan Administrasi Kependudukan, Walikota Pekanbaru Luncurkan Mobil AMAN Keliling