PEKANBARU - Laporan terbaru dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kepulauan Meranti mendapar sorotan. Kedua kabupaten itu tercatat sebagai daerah dengan keterbukaan informasi anggaran terendah.

Fitra Riau mengungkapkan Kuansing dan Meranti belum mencapai kategori skor tertinggi dalam indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran tahun 2023. Itu disampaikan dalam dialog bertajuk "Peluncuran Laporan Hasil Indeks Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2023" di Sy Wen Coffee, Pekanbaru, Jumat (2/2/2024).

Peneliti Fitra Riau, Farha, menyebutkan bahwa dalam empat dimensi evaluasi, yakni Dokumen Perencanaan Pembangunan, Dokumen Proses Penganggaran, Dokumen Anggaran, dan Dokumen Pertanggungjawaban/Audit, Kuansing dan Kepulauan Meranti tidak proaktif dalam mempublikasikan informasi publik.

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing tidak memberikan tanggapan terhadap pernyataan Forum, memperburuk posisi mereka. Fitra Riau menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kedua kabupaten ini, mengingat rendahnya kinerja selama tiga tahun terakhir.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Zufra Irwan, menegaskan bahwa posisi Kabupaten Kuansing dan Kepulauan Meranti bukan hanya terkait dengan keterbukaan informasi anggaran, melainkan juga keterbukaan informasi secara umum.

Keterbukaan Informasi Anggaran di Riau di Bawah Rata-rata

Laporan Fitra Riau juga mencatat bahwa kinerja keterbukaan informasi dari 12 kabupaten/kota di Riau cenderung di bawah rata-rata. Meskipun Kota Dumai mencapai peringkat kedua dalam peningkatan nilai indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran 2023, secara keseluruhan, belum ada daerah yang memenuhi kategori tinggi. Rata-rata berada di kategori sedang, cukup, dan rendah.

Meskipun ada peningkatan komitmen pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi anggaran selama tiga tahun terakhir, masih belum ada daerah di Riau yang mencapai kategori tertinggi. Provinsi Riau memperoleh peningkatan signifikan, tetapi masih belum mencapai skor tertinggi.

Ketua KIP Riau, Zufra Irwan, memberikan apresiasi kepada Fitra Riau karena konsisten melakukan pelacakan terhadap keterbukaan informasi anggaran. Ia menekankan bahwa sebagian besar informasi anggaran seharusnya terbuka untuk publik, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sejak tahun 2019.

"Tahun 2019, KIP sudah menetapkan SK terkait keterbukaan informasi anggaran, bahwa hampir sebagian besar informasi anggaran bukan informasi yang dikecualikan, dan sudah kami sampaikan ke seluruh badan publik,” sebutnya.

Lalu ia menyebut saat ini tengah dibahas dalam APBD bahwa akan ada sanksi yang diberikan ke pemerintah atau lembaga publik yang tidak transparan.

"Bahkan di dalam APBD itu tak ada satupun informasi yang dikecualikan, artinya terbuka untuk publik," tegasnya.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Sekjen Hasto Jadi Tersangka, DPC PDI Perjuangan Pelalawan Kirim Pengacara ke Jakarta PUPR Pekanbaru Gencar Bersihkan Drainase dan Sungai, Cegah Banjir di Musim Hujan Belasan Saksi Kasus Korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Ternyata Sudah Meninggal Rutin Setiap Tahun, RAPP kembali Gelar Khitanan Massal di Pelalawan Termasuk 2 Tol di Riau, Lonjakan Lalu Lintas di JTTS Saat Libur Nataru Capai 43 Persen		Sidak Pengungsian Warga Rohingya di Pekanbaru, Ini Kesan Selebgram Oklin Fia MTQ XIX Resmi Ditutup, Kecamatan Kubu Kembali Raih Juara Umum Satu Disdukcapil Pekanbaru Minta Warga Segera Urus Akta Kematian Secara Online Kakak Beradik Nadhira dan Syakila Raih Prestasi Kejuaraan Anggar Provinsi Riau Polemik Swastanisasi Sampah, Pemuda Pekanbaru Soroti Resiko Penyimpangan Anggaran