PADANG - Rencana ground breaking jalan layang (Flyover) Sitinjau Lauik yang semula dijadwalkan oleh Presiden Jokowi pada 19 Desember 2023 terpaksa dibatalkan dengan alasan tertentu.

Informasi ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi dan Anggota DPR RI Dapil I Sumbar Andre Rosiade.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan flyover di tanjakan ekstrem Sitinjau Lauik tetap menjadi prioritas dan perhatian. Terkait pembatalan ground breaking tersebut, Mahyeldi menyebut telah mengirim surat ke Presiden Jokowi dengan keyakinan bahwa progres pembangunan tetap akan berlanjut.

"Insyaallah tetap jalan, progres fly over tetap ada," ungkap Mahyeldi di Istana Gubernur, Selasa (2/1/2024) sore dikutip dari tribunpadang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, menjelaskan bahwa saat ini rencana pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik sedang dalam tahap tender Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema KPBU, proyek infrastruktur dapat berjenis solicited atau unsolicited.

"Solicited itu idenya berasal dari pemerintah, kemudian ditawarkan ke investor. Sedangkan unsolicited, keinginan itu datang dari investor, tapi pemerintah daerah tidak boleh menunjuk investor itu," kata Medi.

Pihak PT Hutama Karya sudah menyusun proposal, namun proses tender masih berlangsung. Medi menjelaskan bahwa Feasible Study (FS) atau studi kelayakan dari Hutama Karya akan ditenderkan, dan jika pemenang tender lain, mereka harus mengganti FS yang sudah dibuat Hutama Karya.

Pemprov Sumbar juga telah berkomunikasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). KNKT merekomendasikan percepatan pembangunan flyover karena Sitinjau Lauik dianggap sebagai tanjakan paling berbahaya di Indonesia. Jika pembangunan tak dilaksanakan, KNKT bahkan merekomendasikan penutupan jalan Sitinjau Lauik.

Proses ini telah berlangsung sejak 2016, dan presiden setuju dengan pembangunan jalan layang. Menurut Medi, dengan skema KPBU, investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 2,4 triliun lebih, dan Kementerian PUPR akan mengangsur pembayaran, bukan Pemprov Sumbar. (*)

BERITA LAINNYA
Paparkan Potensi Gula Sagu, Dua Saudara Kandung Asal Kepulauan Meranti Raih Medali Emas Ajang WICO 2024 di Korea Selatan Upaya Penanganan Karhutla, BNPB Kirim Tambahan Heli Water Bombing ke Riau Masa Transisi Karakter, BRK Syariah Berikan Edukasi Pentingnya Menabung di SMPN 26 Pekanbaru Kesal Tak Dilayani Berhubungan, Suami di Kepulauan Meranti Robek Organ Intim Istri Serahkan 173 SK PPPK di Rohil, Pj Gubri: Jangan Digadai, Pemiliknya Saja yang Sekolah		Samade Dorong UMKM Riau Olah Lidi Sawit Jadi Produk Bernilai Jual Tinggi Coklit Pilkada Serentak 2024 Rampung 100 Persen, KPU Riau Optimis Data Pemilih Akurat dan Valid 9 Orang Diamankan dalam Razia di 2 Kampung Narkoba di Pekanbaru Idris Laena: Pileg dan Pilpres Perlu Dipisah Ery Putra Akhirnya dilantik SH Hariyanto Jadi Pj Sekdakab Inhil