PADANG - Rencana ground breaking jalan layang (Flyover) Sitinjau Lauik yang semula dijadwalkan oleh Presiden Jokowi pada 19 Desember 2023 terpaksa dibatalkan dengan alasan tertentu.

Informasi ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi dan Anggota DPR RI Dapil I Sumbar Andre Rosiade.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan flyover di tanjakan ekstrem Sitinjau Lauik tetap menjadi prioritas dan perhatian. Terkait pembatalan ground breaking tersebut, Mahyeldi menyebut telah mengirim surat ke Presiden Jokowi dengan keyakinan bahwa progres pembangunan tetap akan berlanjut.

"Insyaallah tetap jalan, progres fly over tetap ada," ungkap Mahyeldi di Istana Gubernur, Selasa (2/1/2024) sore dikutip dari tribunpadang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, menjelaskan bahwa saat ini rencana pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik sedang dalam tahap tender Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema KPBU, proyek infrastruktur dapat berjenis solicited atau unsolicited.

"Solicited itu idenya berasal dari pemerintah, kemudian ditawarkan ke investor. Sedangkan unsolicited, keinginan itu datang dari investor, tapi pemerintah daerah tidak boleh menunjuk investor itu," kata Medi.

Pihak PT Hutama Karya sudah menyusun proposal, namun proses tender masih berlangsung. Medi menjelaskan bahwa Feasible Study (FS) atau studi kelayakan dari Hutama Karya akan ditenderkan, dan jika pemenang tender lain, mereka harus mengganti FS yang sudah dibuat Hutama Karya.

Pemprov Sumbar juga telah berkomunikasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). KNKT merekomendasikan percepatan pembangunan flyover karena Sitinjau Lauik dianggap sebagai tanjakan paling berbahaya di Indonesia. Jika pembangunan tak dilaksanakan, KNKT bahkan merekomendasikan penutupan jalan Sitinjau Lauik.

Proses ini telah berlangsung sejak 2016, dan presiden setuju dengan pembangunan jalan layang. Menurut Medi, dengan skema KPBU, investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 2,4 triliun lebih, dan Kementerian PUPR akan mengangsur pembayaran, bukan Pemprov Sumbar. (*)

BERITA LAINNYA
Lalu Lintas Tol Di Sumatra Meningkat, Hanya Tol Pekanbaru - XIII Koto Kampar Yang Menurun Hasil Pemilu TPS Khusus RSUD Tengku Rafian Siak, Afni-Syamsurizal Unggul Telak Pelabuhan Tanjung Harapan, Beranda di Kepulauan Meranti yang Terus Berbenah Harga Emas Batangan 1 Gram di Pekanbaru Turun di Akhir Pekan, Borong Sekarang? Gubri Abdul Wahid Tinjau TPS PSU Siak, Pastikan Proses Demokrasi Berjalan Lancar		Ramadan Berkah, BRK Syariah Salurkan Bantuan CSR Rp 50 Juta untuk Masjid Arafah 64 Pemilih Ikuti PSU di TPS 9 RSUD Tengku Rafian Siak Agung Toyota Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim dan Komunitas Polsek Simpang Kanan Pantau Pekarangan Cabai dan Terong Ungu, Dukung Ketahanan Pangan Resep Praktis Es Cendol Pandan, Takjil Segar dan Nikmat untuk Berbuka Puasa