PEKANBARU - Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau sebut sistem kontrak PPPK sebagai tidak manusiawi. Semestinya tidak ada dikotomi antara ASN PPPK dengan PNS.

Itu disampaikan Ketua DPW AHN, Eko Wibowo atau Ekowi. Ia menilai sistem kontrak yang berlaku membuat ASN PPPK tertekan, khususnya dengan masa kontrak 2, 3, dan 5 tahun yang merugikan dalam hal kenaikan gaji berkala.

AHN Riau mendukung usulan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk menghapus kontrak atau memperpanjangnya hingga pensiun. Harapannya, perubahan ini akan tercakup dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN yang sedang dalam penggodokan.

Aliansi juga menegaskan dukungannya agar ASN PPPK dapat memegang jabatan struktural tanpa dikotomi dengan PNS, dengan harapan perlakuan setara bagi keduanya.

Sebelumnya Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, telah mengusulkan penghapusan masa kontrak PPPK guru, yang masih dalam perjuangan untuk disetujui oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN yang tengah dibahas.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Personel Polres Pelalawan Gelar Olah Raga Umum Pemprov Riau Alokasikan Anggaran Rp45 Juta per Desa untuk Beli Kendaraan Operasional Harga Sawit Plasma di Riau Turun Jadi Rp2.860 per Kg Ingin Maju Pilkada Riau Secara Independen? Ini Jumlah Minimal Dukungan yang Harus Disiapkan Prediksi Cuaca Saat May Day di Riau: Ada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang		Peringatan May Day, Personel Polres Rohil Lakukan Patroli dan Pengamanan SPS Awards ke-15 Kembali Digelar, Dukung Pers Sehat Demokrasi Kuat Maju di Pilkada Rohil, Putra Annas Maamun Mantap Daftar ke PDI-P Wabup Junaidi Hadiri Gelar Penabalan Adat Kajati Riau Belasan Hotspot Muncul di Riau, Tersebar di 7 Kabupaten/Kota