PEKANBARU- Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengatakan bahwa stanting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sehubungan dengan hal tersebut, pencegahan stunting merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan di Provinsi Riau.

Hal tersebut diutarakan Job Kurniawan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Penuruan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2023 di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (7/11/2023).

"Saat ini mencegah stunting menjadi prioritas nasional yang juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkatan pemerintahan dalam menyusun rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah," jelas Job Kurniawan.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan prevalensi angka stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Sedangkan prevalensi angka stunting di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 17 persen, angka ini turun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 22,3 perese.

Menurut Job Kurniawan, permasalahan utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia adalah rendahnya kesadaran mengenai stunting, kebijakan yang belum konvergen dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan stunting, serta permasalahan komunikasi dalam perubahan perilaku baik tingkat individu, tingkat masyarakat, dan tingkat pelayanan kesehatan.

Disebutkan Job Kurniawan, sebanyak 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau telah mencapai target penurunan prevalensi stunting. Adapaun sembilan tetsebut diantaranya, Kabupaten Kuansing turun 4,6 persen (22,4 persen tahun 2021 dan 17,8 persen 2022), Indragiri Hulu turun 6,9 persen (23,6 persen 2021 dan 16,7 persen 2022).

Selanjutnya, Pelalawan turun 10,0 persen (21,2 persen 2021 dan 11,2 persen 2022), Kampar turun 11,2 persen (25,7 persen 2021 dan 14,5 persen 2022), Rokan Hulu turun 3,8 persen (25,8 persen 2021 dan 22,0 persen 2022).

Kabupaten Bengkalis turun 13,5 persen (21,9 persen 2021 dan 8,4 persen 2022), Rokan Hilir turun 15,0 persen (29,7 persen 2021 dan 14,7 persen 2022), Kepulauan Meranti turun 5,8 persen (23,3 persen 2021 dan 17,5 persen 2022), dan Kota Dumai turun 10,2 persen (23,0 persen 2021 dan 12,8 persen 2022).

"Sementara itu masih terdapat 3 kabupaten/kota yang masih mempunyai pekerjaan rumah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada sebagai upaya percepatan penurunan stanting yang menjadi target provinsi dan target nasional," imbuhnya.

Namun, Job Kurniawan menginginkan agar pemerintah dan stakeholder terkait tidak hanya terfokus atau hanya sekedar mengejat angka penurunan stunting, akan tetapi juga harus menjaga dan memperhatikan kualitas, sebab akan berpengaruh untuk generasi muda.

"Jangan hanya sekedar menurunkan angka, dari 17 menjadi 14, atau jadi berapapun. Tapi kejarlah bahwa tidak ada lagi stunting didaerah masing-masing," pungkasnya, seperti yang dilansir dari mcr. (*)

BERITA LAINNYA
Pejabat dan Swasta Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Flyover SKA Senilai Rp159 M Murid MTsN 1 Selatpanjang Mulai Lirik Tabungan Simpel dan Dhuha BRK Syariah Internet Cepat dan Stabil, Smartfren Hadirkan Router ROSA Berteknologi 4G CAT6 Pemko Dumai Sediakan WiFi Gratis untuk Masyarakat Kampung Baru Turun, Harga TBS Sawit Swadaya di Riau Dibanderol Rp3.357/Kg		KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Flyover SKA Pekanbaru, Ini Peran Mereka KPK Geledah Kantor PUPR Riau Terkait Kasus Flyover Simpang SKA Pekanbaru Antisipasi Kecelakaan, Polres Pelalawan Pasang Pembatas di Lokasi Banjir Jalintim Genjot PAD Pajak, Bapenda Pekanbaru Siapkan Strategi Capai Target Rp1,1 T Tahun Ini Kebakaran Hebat Hanguskan Kios Pasar Desa Belaras Inhil, Ini Daftar Korban