PEKANBARU - Beberapa hari belakangan santer terdengar informasi bahwa Syamsuar, mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Riau. Padahal, masa jabatannya baru berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang.

Informasi yang beredar, Syamsuar mengundurkan diri karena ingin mendaftar sebagai calon anggota DPR RI. Bahkan, dikabarkan bahwa Pemprov Riau juga telah mengusulkan surat pemberhentian Syamsuar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terkait informasi tersebut, Plh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Elly Wardhani saat dikonfirmasi mengaku belum menerima rekomendasi pengunduran diri tersebut.

"Kami belum ada terima (rekomendasi pengunduran diri Syamsuar)," kata Elly kepada halloriau.com, Senin (18/9/2023).

Diketahui, dalam aturannya bakal calon legislatif yang berstatus sebagai kepala daerah harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan
rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Sesuai jadwal tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan KPU, dimana jadwal pencermatan rancangan DCT 24 September sampai dengan 3 Oktober 2024.

Pengunduran diri ini sebelumnya telah dilakukan oleh Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan. Dia mengundurkan diri karena resmi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Pemilu 2024 mendatang.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Dukung Bisnis Konsumen, Mitsubishi Fuso Hadirkan Promo Shocktober Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya di Riau Naik jadi Rp3.279/Kg Pembelian Pertalite di Inhu Wajib QR Code, Masyarakat Diminta Segera Daftar Kajari Pekanbaru Ingatkan Tim Sukses Paslon Pilkada Tak Sebar Isu Negatif Banjir, Buaya Muara Muncul di Depan Kantor BPBD Rohil		Nelayan di Rohil Tewas Diterkam Buaya di Sungai Rokan Sejumlah Anggota DPRD Riau Ajukan Cuti Kampanye Pilkada Serentak 2024 Musnahkan Barang Bukti Sabu, Wakapolsek Bangko Ajak Masyarakat Berperan Aktif Berantas Narkoba Program Pulut Ketan: Upaya Disnakertrans Riau Lindungi Pekerja Rentan DPRD Riau Bahas Evaluasi APBD Perubahan 2024, Harmonisasi Masih Diperlukan