www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
TKA di Riau Beri Kontribusi Sumber PAD yang Signifikan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Gubri Klaim Riau Bukan Daerah Deforestasi, Walhi Ungkap Sebaliknya
Kamis, 08 Juni 2023 - 14:23:06 WIB

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar klaim bahwa Provinsi Riau bukan daerah deforestasi. Riau juga termasuk yang terbaik dalam rangka pembangunan ekonomi hijau dan sekaligus rendah karbon.

"Saat ini Riau termasuk yang terbaik dalam rangka pembangunan ekonomi hijau dan sekaligus juga rendah karbon. Jadi Riau ini bukan daerah yang deforestasi," katanya, (5/6/2023).

Untuk diketahui, deforestasi adalah kegiatan mengubah area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen, untuk mendukung aktivitas manusia. Sederhananya, deforestasi adalah penggundulan atau penebangan hutan.

Syamsuar mengatakan bahwa upaya sebagai upaya menangkal perubahan iklim serta bagian dari kecintaan terhadap lingkungan dan masyarakat Riau. Sejak awal masa jabatannya ia telah menyiapkan program Riau Hijau.

"Karena saya cinta kepada rakyat Riau ini, maka Program Riau Hijau kita terapkan di daerah ini. Sebagian besar pendapatan rakyat Riau ini dari sawit, sehingga jika harga sawit hancur, maka perekonomian Riau juga hancur," ujarnya.

Syamsuar mengatakan itu pasca Pemprov Riau berhasil meraih penghargaan khusus bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon. Penghargaan tersebut diberikan saat acara Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 beberapa waktu lalu.

Pemprov Riau berhasil meraih penghargaan tersebut setelah membuat regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56 Tahun 2022. Peraturan ini tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon sebagai bentuk komitmen implementasi ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan.

Klaim Syamsuar itu bertolak belakang dengan data dan kritik yang disampaikan banyak organisasi lingkungan hidup selama ini, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau.

"Di Riau deforestasi seluas 28.781 hektare terjadi pada tahun 2020-2022 membuktikan buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri), dominasi perusahaan di Riau besar, sehingga menyebabkan persoalan lingkungan hidup," kata Manajer Akselerasi Perluasan WKR Walhi Riau, Fandi Rahman, saat dihubungi halloriau.com pada Rabu (7/6/2023).

Fandi mengingatkan tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang kali dan diperparah oleh hadirnya perusahaan HTI.

"Selain itu, perusahaan HTI merebut ruang hidup masyarakat adat. Salah satunya kasus Bongku yang terjadi pada tahun 2020," ujarnya.

Jika Syamsuar mengatakan bahwa bentuk cintanya pada masyarakat Riau adalah dengan program Riau Hijau dan menjaga lingkungan, Walhi Riau berpendapat lain.

"Kecintaan gubernur terhadap masyarakat Riau belum terlihat. Menurut Walhi Riau ini belum sesuai dengan capaian target (Riau Hijau). Pencapaian pengakuan dan perlindungan masyarakat adat masih minim," paparnya.

Fandi melanjutkan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi karena paling tidak terdapat dua Perda yang dapat digunakan untuk mengakselerasi komitmen Syamsuar tersebut.

Kedua Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Kemudian komitmen Riau Hijau masih nir-implementasi untuk melindungi masyarakat adat karena (1) amanat pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) tidak dilaksanakan, (2) aturan turunan dan kelembagaan perintah Perda 10/2015 dan Perda 14/2018 belum tersedia, dan (3) akselerasi dan pendampingan Pemprov kepada Pemkab/Pemko untuk pengakuan masyarakat adat tidak terdengar," tegas Fandi.

Penulis: Rinai
Editor: Riki

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kepala Bapenda Riau, Eva Refita.(foto: mcr)TKA di Riau Beri Kontribusi Sumber PAD yang Signifikan
Enam Kepala OPD Pemprov Riau jalani uji kompetensi besok (foto/int)6 Kepala OPD Pemprov Riau Jalani Uji Kompetensi Besok, Rotasi Besar-besaran Menanti
Pembangunan Flyover Panam Pekanbaru masih tahap pembebasan lahan (foto/tribunpku)Butuh Rp57 M Lagi, Pemprov Riau Kebut Lunaskan Ganti Rugi Lahan Flyover Simpang Panam
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso (foto/int)Travel Gelap Merajalela, Dishub Pekanbaru Minta Pengusaha Segera Lengkapi Izin Operasional
Ekspos kasus pembunuhan pacar di Rokan Hilir (foto/detik)Terbongkar, Pemuda di Rohil Perkosa Pacar Sebelum Dibunuh
  Ketua ASN PPPK 2022 Riau, Eko Wibowo mendesak kepastian jadwal seleksi (foto/ist)Honorer di Riau Risau, Minta Kepastian Jadwal Seleksi PPPK 2024
Petugas Bapenda Kepulauan Meranti saat melakukan pengecekan di salah satu penangkar sarang waletBapenda Kepulauan Meranti Klaim Realisasi PAD Capai Target, OPD Penghasil Retribusi Diharapkan Bersinergi
Ilustrasi Dinkes Pekanbaru launching PIN Polio besok (foto/int)Besok Dinkes Pekanbaru Gelar PIN Polio Serentak, Ini Lokasinya
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi (foto/int)Ketua DPRD Pekanbaru Soroti Penemuan Narkoba di Razia THM
Wako Paisal dan Kapolres AKBP Dhovan Oktavianton beri kejutan ke Kajari Dumai (foto/bambang)Momen Keakraban, Walikota dan Kapolres Beri Kejutan ke Kajari Dumai
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
RGE Jurnalism Workshop Perkaya Pengetahuan Wartawan
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved