PEKANBARU - Kamis (8/7/2023), Ombudsman RI Perwakilan Riau akan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024. Masyarakat diminta jangan takut melapor jika mendapati kecurangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Riau dilakukan di semua tingkatan pendidikan, dimuali dari MI/MTS/MA serta SD/SMP/SMA di Provinsi Riau. Sebagai langkah awal, Ombudsman Perwakilan Riau menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Itu disampaikan Kepala perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Riau, Bambang Pratama. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk persiapan pelaksanaan PPDB, serta penguatan focal point atau narahubung untuk percepatan tindaklanjut atas laporan pengaduan masyarakat terkait dengan PPDB 2023.

"Monitoring juga dilakukan sekaligus untuk meminta informasi terbaru terkait dengan persiapan pelaksanaan PPDB 2023 yang akan segera berlangsung," sebut Bambang Pratama, Rabu (7/6/2023).

Monitoring sudah dilakukan di Madrasah di Kota Pekanbaru seperti MAN 2 Kota Pekanbaru, MTsN 1 Kota Pekanbaru dan MIN 1 Kota Pekanbaru. Metode monitoring yang dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan calon wali murid, panitia PPDB dan juga Kepala Madrasah.

Hasil monitoring ini bakal menjadi bahan evaluasi di perwakilan Riau. Selain itu juga akan dikirimkan ke Ombudsman RI untuk menjadi bahan evaluasi ditingkat nasional.

"Berdasarkan hasil pengawasan PPDB tahun sebelumnya, ada beberapa kendala pada tahap pelaksanaan PPDB yang sering terjadi seperti aplikasi yang sering eror, data calon peserta didik yang hilang atau terlempar ke sekolah lain dan lambatnya proses verifikasi," ujarnya.

Selain itu terdapat potensi-potensi pelanggaran PPDB yang sering terjadi seperti penambahan jumlah rombongan belajar, jalur penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan serta oknum-oknum panitia PPDB yang melaksanakan pungutan liar (Pungli) ke calon wali murid.

Lebih lanjut Bambang Pratama menghimbau agar para calon murid dan wali murid memberanikan diri untuk melaporkan kendala ataupun pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan PPDB ke Ombudsman RI Riau.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membuat laporan terkait dengan kendala ataupun pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan PPDB, Ombudsman Riau membuat posko pengaduan yang sudah dibuka sejak bulan April 2023 lalu.

"Masyarakat dapat menyampaikan laporannya melalui telepon pada nomor (0761) 888100, melalui WhatsApp pengaduan pada nomor 0811-9533-737, melalui e-mail di riau@ombudsman.go.id atau dapat datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau," sambungnya.

Ombudsman berharap pelaksanaan PPDB di Riau tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Panitia penyelenggara PPDB diminta mematuhi segala ketentuan yang ada, baik itu Permendikbud No 1 Tahun 2021, SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 181 Tahun 2023 dan juga Juknis yang telah ditetapkan. (rilis)

BERITA LAINNYA
Mekanik PT BCTN Juarai Region Round Liugong ke-6 Riau Bergerak Bersama KPK dalam Aksi Senam Hajar Serangan Fajar di CFD Pekanbaru PSPS Riau vs Semen Padang FC Besok, Dukungan Supporter Jadi Kunci Kemenangan BMKG Ingatkan Hujan Guyur Wilayah di Pesisir Riau Akhir Pekan ini Joging Sehat, Kunci Gaya Hidup Aktif dan Bahagia		Konser Iwan Fals di Lanud RSN Meriahkan HUT ke-78 TNI Caleg DPD RI Dapil Riau ini Ingin Penyandang Disabilitas Maju Melalui UMKM Hotspot di Sumatera Naik Lagi Pagi ini, Riau Tetap 2 Titik Panas Rutin Rawat Ban Mobil Demi Keamanan dan Efisiensi Kopi, Sahabat Bangun Tidur dengan Manfaat yang Mengejutkan