PEKANBARU - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru terus berupaya mendorong seluruh satuan kerja untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
"Waktu kita tinggal 2,5 bulan, tentu satuan kerja mitra KPPN Pekanbaru ini harus bisa menuntaskan eksekusi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban ataupun pelaporannya dengan baik," kata Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini kepada Halloriau.com, Kamis (20/10/2022).
Arif mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan KPPN Pekanbaru untuk mendorong penyerapan anggaran dari APBN, yakni dengan melakukan sosialisasi dan mengumpulkan seluruh satker yang ada di lingkungan KPPN Pekanbaru.
"Hari ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan terkait langkah-langkah akhir tahun. Di dalam peraturan itu dimuat batas-batas atau deadline pengajuan terhadap pencairan dana, serta kapan menyetorkan penerimaan negara. Di situ juga diatur mengenai pelaporan pertanggungjawabannya," tuturnya.
"Saya juga tadi menyampaikan kepada satuan kerja, bahwa penting untuk memperhatikan juga pagi yang masih ada itu, mereka harus melakukan review. Sehingga mereka bisa mengeksekusi dengan baik, bisa menyerap dengan baik, tidak asal-asalan," ujarnya.
Dijelaskan Arif, sampai dengan akhir September 2022, realisasi belanja Satuan Kerja K/L lingkup KPPN Pekanbaru mencapai Rp5,431 triliun atau 63,02 persen dari pagu anggaran 2022.
Realisasi tersebut terdiri atas jenis Belanja Pegawai sebesar Rp1,826 triliun (79,19 persen), Belanja Barang sebesar Rp1,490 triliun (59,07 persen), Belanja Modal sebesar Rp736 miliar (49,99 persen) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11 miliar (46 persen).
"Total realisasi tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar 12,61 persen (yoy). Penurunan signifikan terjadi pada jenis belanja modal sebesar Rp342 miliar atau 25,04 persen dari pagu belanja turut menjadi penyebab menurunnya realisasi," sebutnya.
Nilai realisasi terbesar pada jenis Belanja Pegawai dipegang satker Korem-031/WB DAM-I/BB yakni sebesar Rp217.398.968.437 atau 74,22 persen dari pagu belanja.
Realisasi tersebut merupakan pembayaran gaji dan tunjangan serta gaji ke-13 TNI yang berdampak signifikan terhadap akselerasi belanja pegawai.
Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja barang dipegang oleh satker Universitas Riau (Unri) yakni sebesar Rp198.478.045.006 atau 49,32 persen dari pagu belanja barang.
Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja modal dipegang oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau, yakni sebesar Rp242.656.534.224 atau 67,38 persen dari pagu belanja modal.
Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja bansos dipegang oleh satker Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, sebesar Rp11.147.400.000 atau 45,92 persen dari pagu belanja bansos.
Alokasi transfer ke daerah dan dana desa di lingkup KPPN Pekanbaru pada tahun 2022 adalah sebesar 1,366 triliun atau sebesar 58,42 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa (BLT dan non BLT).
Realisasi penyaluran terbesar DAK Fisik terdapat pada sektor pendidikan, yakni sebesar Rp120.506.442.256 atau 53,7 persen dari pagu. Realisasi penyaluran terbesar DAK Non Fisik terdapat pada Dana BOS Reguler, yakni sebesar Rp627.177.051.699 atau 93.26 persen dari pagu.
Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp425.059.845.864 miliar atau 76,02 persen dari pagu yang terbagi pada empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kabupaten Rohul dan Siak.
Penyaluran TKDD diharapkan dapat sejalan dengan prinsip desentralisasi guna mendukung dareah dalam pemulihan ekonomi, pemerataan dan perlindungan sosial.
Realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di lingkup KPPN Pekanbaru sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp734 miliar atau sebesar 129,02 persen dari target PNBP tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan 62,09 persen (yoy).
Meningkatnya realisasi PNBP ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19. Tren positif penerimaan negara diharapkan dapat menjadi salah satu penopan pelaksanaan APBN yang lebih baik.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan jembatan antra program bansos pemerintah dnegan kredit perbandkan telah disalurkan kepada 11.052 debitur di lingkup KPPN Pekanbaru (September 2022) dengan total penyaluran sebesar Rp48,661 miliar.
Realisasi tersebut mengalami kenaikan signifikan dibanding dengan realisasi sampai dengan September 2021. Peningkatan debitur penyaluran UMi diaharapkan dapat membantu para pelaku usaha ultra mikro di wilayah Kota Pekanbaru sehingga turut bedampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sejak awal peluncuran marketplace digital payment (DIGIPay) pada tahun 2019 sampai dengan September 2022, KPPN Pekanbaru telah berhasil merekrut 181 satuan kerja dan 60 vendor yang menghasilkan 198 transaksi dnegna total nilai 360 juta.
DIGIPay tersebut terbagi pada tiga bank himbara yang diantaranya adalah DIGIPay002 (BRI), DIGIPay008 (Mandiri) dan DIGIPay009 (BNI).
Upaya penambahan jumlah satuan kerja dan vendor masih terus dilakukan oleh KPPN Pekanbaru agar manfaat dari implementasi digpay dapat dirasakan ioleh semua pihak tertam satuan kernja dan vendor.
Digipay dapat memudahkan satuan kerja dalamperose pengadaan dan pelaporan, selain itu, DIGIPay merupakan peluang bagi vendor atau umkm untuk menajdi rekanan di banyak sautan kerja.
Implematasi DIGIPay diharapkan dapat mendukung manajamen likuiditas yang efisien, perencaan kas yang efektif, serta mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan.
Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
