DPRD Setujui Pengadaan 13 Kendaraan Operasional Pemprov di APBD-P 2022
Fitra Riau: Pemerintah Tak Pernah Mau Dengar Masukan Publik
Rabu, 05 Oktober 2022 - 21:46:39 WIB
PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengkritik Pemprov Riau yang mengalokasikan anggaran pembelian kendaraan operasional pada APBD Perubahan Riau tahun 2022 sebanyak 13 unit.
Pengadaan mobil tersebut untuk kendaraan operasional pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur Riau), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau dan kendaraan operasional tamu.
"Akhirnya apa yang diributkan antara salah satu fraksi di DPRD Riau dengan Pemprov pada pembahasan APBD P telah disetujui DPRD itu sendiri. Jika anggaran itu memang benar ada untuk pembelian mobil dinas seharga Rp20 miliar atau kurang dari Rp20 miliar, dalam APBD P 2022 yang mana telah dikemukakan oleh berbagai media. Artinya, hal ini menambah sebuah kebenaran bahwa pemerintah sendiri tidak pernah mau melihat dan mendengar masukan publik dan DPRD yang getol mengkritisi kemarin," kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).
Taufik menduga DPRD Riau tak serius untuk memperjuangkan agar anggaran pengadaan kendaraan operasional itu tak masuk dalam APBD-P Riau 2022. Dia juga menyebut, anggota dewan ribut-ribut sekadar cari sensasi.
"Seharusnya DPRD melalui Banggar mencoret anggaran itu tapi kenapa DPRD sendiri malah menyetujuinya. Kenapa tak serius dan sekadar cari sensasi? Waktu pengesahan APBD-P 2022 saja publik tak ada mendengar bahwa DPRD yang kuat mengkritisi anggaran tersebut yang tergabung dalam fraksi untuk menolak atau walkout dalam pengesahan APBD-P 2022," ujar Taufik.
Padahal, kata dia, waktu pembahasan RKPD sangat getol sekali salah satu fraksi menentangnya karena ditemukan berbagai anggaran yang tak logis.
"Kalaulah kita melihat mekanisme pembahasan pada tantanan politik anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, akhir dari pembahasan RKPD itu adalah mendapatkan pengesahan oleh legislatif dalam hal ini DPRD Riau dalam sidang paripurna," ungkapnya.
"Tapi cobalah lihat kemarin, adakah fraksi di DPRD yang walkout untuk tidak menerima pengesahan APBD-P 2022? Jawabannya, semua menerimakan dan imbasnya anggaran mobdis itu telah juga ikut disepakati oleh DPRD dalam paripurna untuk dibelanjakan pada anggaran belanja perubahan," sebutnya.
Seharusnya, kata Taufik, sebelum mendapatkan kesepakatan itu baiknya, para anggota DPRD Riau juga melihat sejauh mana efektivitas dan kebermanfaatan anggaran yang mau dibelanjakan pada APBD-P 2022.
Di sisi lain, sebagai koreksi dari pernyataan gubernur untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas listrik dalam APBD-P tapi tak memungkinkan karena harus dipesan terlebih dahulu dan akhirnya akan direncanakan di tahun anggaran 2023, menurut Fitra juga sangat keliru.
"Kenapa keliru? kalaulah ingin mendukung pengembangan energi baru terbarukan sebaiknya pemerintah lebih dulu membeli kendaraan untuk sarana transportasi publik yang dihubungkan untuk keperluan dan kepentingan publik di 12 kabupaten/kota saja didahulukan," tuturnya.
"Dari pada membeli kendaraan baru dan kendaraan itu juga diperuntukan kepada lembaga vertikal, pimpinan dan kendaraan tamu. Lebih baik kendaraan yang ada dimanfaatkan untuk dimodifikasi atau diperbaiki," pungkasnya.
Penulis: Rico Mardianto
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :