PEKANBARU- APBN berkinerja nyata dalam pemulihan ekonomi yang dibuktikan dengan Pendapatan dan Hibah sampai dengan Agustus Tahun 2022 di lingkup Riau telah mencapai Rp25,64 triliun atau 81.58 persen dari target.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra mengatakan penerimaan ini tumbuh sebesar 68 persen dari tahun anggaran sebelumnya sebagai dampak pemulihan aktivitas masyarakat.
"Kinerja penerimaan perpajakan di Provinsi Riau sampai dengan Agustus Tahun 2022 mencapai Rp13,89 triliun dari target Rp17,50 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 54% secara yoy yang dipicu oleh pertumbuhan realisasi PPh sebesar 66 persen," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima halloriau.com, Kamis (29/9/2022).
Sementara itu, kinerja penerimaan Bea dan Cukai terealisasi senilai Rp12,62 triliun atau sebesar 95,84 persen. Realisasi ini tumbuh sebesar 87% (yoy) yang disebabkan pertumbuhan Cukai 139 persen dan Bea keluar 88 persen secara yoy.
Sementara itu, kinerja PNBP terealisasi Rp752,22 miliar atau 99,16% dari target PNBP. Realisasi PNBP tumbuh ini 44% dari realisasi PNBP tahun lalu pada periode yang sama (yoy) yang didukung oleh PNBP Lelang.
"Dari sisi belanja, akselerasi Belanja Negara masih perlu dilakukan. Realisasi Belanja Negara sampai Sampai dengan Agustus 2022 tercatat senilai Rp17,16 trilliun atau sebesar 58,43 persen dari pagu anggaran," tambahnya.
Realisasi belanja tahun ini mengalami kontraksi sebesar 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang dipicu penurunan pagu anggaran. Komponen Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Kemudian, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai akhir Agustus 2022 mencapai Rp4,33 triliun atau sebesar 55,27 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat.
"Realisasi ini terkontraksi sebesar 9% (yoy) dipicu kontraksi belanja Modal sebesar 37 persen atau senilai Rp373,06 miliar (yoy)," ujarnya.
Sementara itu, TKDD terealisasi senilai Rp12,83 triliun atau sebesar 59,58 persen dari total anggaran TKDD. Realisasi ini terkontraksi sebesar 8% (yoy) dipicu kontraksi realisasi DID sebesar 81% atau Rp30,94 miliar (yoy).
"Meskipun mengalami kontraksi, realisasi Dana Desa tumbuh sebesar 20 persen atau senilai Rp170,56 miliar (yoy) dan DAK Fisik sebesar 14 persen atau senilai Rp47,01 miliar (yoy) yang disebabkan kinerja positif kepatuhan pemerintah daerah," kata dia.
Dari sisi APBD, kontributor utama realisasi Pendapatan APBD berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai 69,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi unsur utama dan dominan untuk pendanaan di wilayah Provinsi Riau.
Ditengah ekskalasi konflik geopolitik, kata Ismed, APBN hadir sebagai stimulus pemulihan ekonomi Indonesia. Alokasi PC-PEN di Riau terdiri dari kluster kesehatan dan kluster perlindungan masyarakat.
Pada kluster kesehatan, klaim pasien Covid-19 sebesar Rp427,39 miliar yang diberikan kepada 65 rumah sakit dan 7.522 pasien. Sementara itu, realisasi pada Kluster perlindungan masyarakat disalurkan melalui program diantaranya realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp376,76 miliar yang diberikan kepada 160.637 KPM; realisasi Sembako sebesar Rp379,52 miliar yang diberikan kepada 263.019 KPM; dan realisasi BLT minyak goreng sebesar Rp82,43 miliar kepada 274.766 KPM.
"APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan kesehatan APBN agar tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga perekonomian dari volatilitas tekanan ekonomi global. Selain itu diperlukan antisipasi kebutuhan subsidi dan kompensasi serta pemberian bantuan sosial tambahan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.
Belanja juga perlu di akselerasi untuk mengimbangi pendapatan guna meningkatkan aktivitas dan perlindungan masyarakat.
"Perwakilan Kementerian Keuangan Riau sebagai pengelola fiskal di daerah terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung momentum pemulihan ekonomi dan pendukung konsolidasi fiskal tahun 2023," tutup Ismed.
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)