PEKANBARU - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau menyoroti alokasi APBD Perubahan Provinsi Riau 2022 untuk hibah sejumlah instansi vertikal yang jadi kewenangan pemerintah pusat.

Pembangunan gedung dan perkantoran instansi vertikal dimaksud adalah Mapolda Riau, Kantor Kejati Riau, dan Makorem 031/Wira Bima. Selain itu, Fraksi PAN juga mengkritik pengadaan dua unit videotron di Diskominfo untuk instansi kepolisian sebesar Rp2,9 miliar. Lalu pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat Forkopimda di Biro Umum senilai Rp25 miliar.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution saat menyampaikan jawaban atas padangan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (28/9/2022), mengatakan hibah untuk instansi vertikal sudah sudah sesuai aturan.

Aturan dimaksud adalah PP Nomor 12/1999 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat yang satuan wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan," kata Edy saat membacakan jawaban Pemprov Riau.

Sedangkan pengadaan videotron dua unit bertujuan mendukung digitalisasi publikasi yang lebih canggih. Dia juga menjawab soal pengadaan mobil pejabat senilai Rp25 miliar.

"Sedangkan pengadaan mobil sudah memperhatikan kebutuhan," katanya.

Sebelumnya, Fraksi PAN dalam pandangan umumnya mencatat bahwa pada tahun 2022 alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih cukup kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Fraksi PAN Mardianto Manan mengatakan Pemerintah Provinsi Riau justru menganggarkan untuk infrastruktur yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Membangun gedung buat instansi vertikal dan bahkan sekalian dengan meubilernya yang seharusnya menjadi kewenangan pusat," kata Mardianto Manan, Senin (27/9/2022).

Dia menilai, Pemprov Riau malah tidak mampu menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawabnya dan sangat dibutuhkan rakyat.

APBD Perubahan 2022 ikut mengakomodir pembangunan gedung dan perkantoran instansi vertikal. Di antaranya pengadaan videotron di Diskominfo untuk instansi kepolisian sebesar Rp2,9 miliar.

"Belum lagi pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat Forkopimda di Biro Umum senilai Rp25 miliar," ujarnya.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
BMKG Peringatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi di Sumbar Mitsubishi All-New Triton Raih Rating Keselamatan Bintang 5 ANCAP 2024 7.096 Pelanggar Ditindak Polantas Selama Arus Mudik Lebaran 2024 di Riau Jamaah Haji Riau Mulai Diberangkatkan, Ini Jadwal Lengkapnya Maju Pilwako Pekanbaru, Agung Nugroho Mulai Kerucutkan Kandidat Wakil		Pemko Pekanbaru Masih Tiadakan CFD Haru Minggu Besok, Ini Alasannya APR Dukung Tekad Kuansing Jadi Sentra Batik di Sumatra Karhutla di Riau Mulai Meningkat, Petugas Gabungan Siap Siaga Libur Panjang Usai, Jalan SM Amin Pekanbaru Mulai Macet Promo Xtra Ramadan Xiaomi Berlanjut Hingga 30 April 2024, Ada Potongan Harga Hingga Rp800 Ribu