PEKANBARU - Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) FISIP Universitas Riau (Unri) mengatakan bahwa Unri belum aman dari kekerasan seksual. Pasalnya, sudah 9 bulan sejak kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi FISIP Unri bergulir masih belum ada pemberian sanksi kepada terduga pelaku, SH.

Tim advokasi Komahi Unri, Agil Fadlan menyayangkan hal tersebut karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim, sebelumnya telah berjanji akan memberikan sanksi kepada SH.

Nadiem bahkan mengunggah pernyataan dukungan penuhnya kepada penyintas melalui akun Instagram pribadinya pada tanggal 15 April 2022 lalu.

"Unri belum aman dari kekerasan seksual. Ini sudah 4 bulan sejak Pak Nadiem memberikan dukungan kepada penyintas yang bahkan dia unggah di akun media sosialnya dan berjanji akan memberikan sanksi administratif, tapi belum ada tindakan tegas," kata Agil kepada halloriau.com, Kamis (11/8/2022).

Padahal, lanjutnya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Unri telah memberikan rekomendasi kepada Kemdikbud RI namun hingga kini belum ada kejelasan.

Agil menyayangkan lambatnya pergerakan di Kemendikbud dan menuntut Nadiem untuk segera merealisasikan janjinya memberikan ruang aman bagi seluruh mahasiswa agar terbebas dari ancaman kekerasan seksual di kampus, yaitu dengan memberikan sanksi bagi terduga pelaku.

"Mengetahui hingga sekarang belum ada tindakan tegas dari Kemdikbud dan pihak Unri seperti yang dijanjikan, pasti terbayang rasa takut dan tidak aman yang dirasakan mahasiswa akan proses pembelajaran," ujarnya.

Seperti yang sebelumnya diberitakan, kasus dugaan kekerasan seksual di FISIP Unri mencuat setelah video pengakuan penyintas diunggah Komahi Unri melalui Instagram tanggal 4 November 2021 lalu.

Dalam video itu, penyintas yang merupakan seorang mahasiswi mengaku dicium paksa oleh SH, dosen pembimbingnya sekaligus Dekan FISIP Unri. Penyintas kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Riau dan Unri me-non-aktifkan SH sebagai Dekan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa SH telah melanggar Pasal 289 KUHP, subsidair melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP, dan lebih subsidair melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP. Namun, tanggal 30 Maret 2022 Majelis Hakim PN Pekanbaru memvonis bebas SH dengan alasan tak terbukti melanggar pasal-pasal tersebut.

Keberatan atas vonis itu, JPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang hingga kini masih diproses.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Rapat Pleno KPU Pelalawan Kukuhkan Zukri-Husni Sebagai Pemimpin Terpilih Pemkab Kuansing Siap Fasilitasi Legalitas Kebun Sawit di Kawasan Hutan Jembatan Bailey di KM 106 Kampar Dibuka, Pengendara Diminta Ekstra Hati-Hati Naik Lagi, Cek Harga Emas Batangan di Pekanbaru Sekarang Profile Abdul Wahid, Pemimpin Baru Riau yang Raih Kemenangan Telak		PT EPP Janjikan Tumpukan Sampah di Pekanbaru Tuntas Akhir Pekan Ini Jadwal Sidang Gugatan Pilkada Riau Hari Ini di Mahkamah Konstitusi: Rohil Pagi, Rohul dan Siak Malam Profile SF Hariyanto, Wakil Gubernur Riau Terpilih yang Dampingi Abdul Wahid Pimpin Riau 5 Tahun Mendatang Ramalan Zodiak 9 Januari 2025: Waktu yang Tepat Memperbaiki Hubungan Cuaca Riau 9 Januari 2025, Waspada Hujan Lebat dan Petir di Beberapa Wilayah