PEKANBARU - Aktivis dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) mengaku geram atas kelangkaan minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini di Provinsi Riau.

"Saya dan teman-teman mencoba mengkaji bagaimana kok bisa negeri yang di atas minyak di bawah minyak ini malah krisis akan minyak?" kata Alfikri Habibullah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umri, Kamis (10/3/2022).

Fikri mengindikasi ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momen pemberian subsidi minyak goreng dari pemerintah.

"Kami mengindikasi ada pihak ketiga yang melakukan penimbunan minyak goreng dan juga ulah distributor nakal yang mengekspor minyak ini ke perusahaan industri di luar dan menjualnya dengan harga tinggi," ujarnya.

Fikri mengingatkan pemerintah, kondisi masyarakat saat ini sudah sulit karena terdampak pandemi Covid-19.

"Kelangkaan minyak goreng akan sangat berdampak khususnya bagi pedagang kaki lima. Bukan hanya perkara harga, tapi jumlah yang terbatas akan mempengaruhi produksi dan omzet mereka, ini tentu sangat merugikan. Ditambah kondisi masih covid, jika terus dibiarkan pedagang bisa saja menutup gerainya, ini kan masalah, masyarakat semakin dibuat susah," ujarnya.

Ahmad Zikri, Sekretaris Jenderal BEM KM Umri turut menyampaikan kekesalannya.

"Kita cukup kesal melihat pemerintah hari ini, mereka lupa bahwa mereka dibayar pakai uang rakyat dan dipilih oleh rakyat, tapi seakan tutup telinga saat masyarakat gelisah. Minyak goreng adalah bahan pokok dalam rumah tangga. Lalu BBM, jika BBM langka maka harganya naik dan ini berdampak juga pada kenaikan harga bahan pokok, apa mereka (pemerintah) tidak peduli itu?" ujarnya.

"Saat ini sudah terjadi antrean panjang di SPBU, tapi pemerintah baik itu Gubernur Riau Syamsuar, pemerintah daerah atau pusat belum memberikan solusi yang efektif dan efisien. Mau dibiarkan sampai berapa lama?"

Untuk itu Zikri meminta pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi segala persoalan kelangkaan tersebut.

"Kami dari mahasiswa akan selalu mengawasi dan memberikan fungsi kontrol kepada pemerintah agar mereka sadar dan paham tugas-tugas mereka, apalagi dalam situasi seperti ini," tegasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Ihsan

BERITA LAINNYA
Negosiasi PI Malacca Strait Buntu, Pemda Riau dan KKKS Belum Capai Kesepakatan Tunda Bayar di 2024, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Solusi di Awal Tahun 2025 Dua Kecamatan di Inhil Dilanda Banjir Akibat Hujan Deras PT EPP Pernah Kena Blacklist, DPRD Pekanbaru Pertanyakan Keputusan Pemko Komisi IV DPRD Panggil DLHK Terkait Pemenang Lelang Sampah Pekanbaru 2025		Musim Hujan Rawan Pohon Tumbang, DLHK Pekanbaru Imbau Warga Waspada BKD Riau Umumkan Hasil Seleksi PPPK Besok, Kuota Masih Tersisa 628 Lowongan Lonjakan Trafik Tol Pekanbaru saat Libur Nataru 2025: Naik Hampir 50 Persen Pemko Dumai Luncurkan Aplikasi Si-Gemai, Dukung Kebijakan Kesetaraan Gender Hujan Deras Picu Banjir di Pekanbaru, BPBD Siaga Evakuasi Warga