PEKANBARU - Capaian kinerja APBN 2021 di Provinsi Riau menggambarkan angka yang menggembirakan. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra mengatakan realisasi pendapatan negara di Riau mencapai Rp30,08 triliun.

Pendapatan negara ini terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp16,92 triliun. Penerimaan cukai Rp263,44 miliar, bea masuk Rp159,57 miliar, bea keluar Rp12 triliun, dan PNBP Rp986,14 miliar.

"Khusus realisasi penerimaan perpajakan tercapai 102,8 % melebihi dari target APBN 2021 yaitu 16,468 triliun, dengan pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,36%. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi," kata Ismed di Pekanbaru, Jumat (14/1/2022).

Sementara itu, kinerja penerimaan cukai sebagai dampak kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) didukung meningkatnya harga komoditas (minyak mentah, minerba, CPO) serta membaiknya layanan PNBP K/L seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

Lalu, realisasi belanja negara di Provinsi Riau mencapai Rp30,09 triliun, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical yang diambil Pemerintah untuk menangani munculnya varian delta pada paruh kedua tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berlangsungnya dampak pandemi Covid-19.

"Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Riau mencapai Rp7,73 triliun atau 96,37%, terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp3,14 triliun, belanja barang Rp2,76 triliun, belanja modal Rp1,8 triliun, dan belanja sosial Rp24,65 miliar," jelasnya.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan covid-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM.

Kemudian, untuk realisasi TKDD tahun 2021 pada Provinsi Riau mencapai Rp24,25 Triliun (116,41%), dengan Kabupaten Bengkalis merupakan pemda dengan tingkat realisasi TKDD tertinggi yaitu 153,36%, sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemda dengan tingkat realisasi TKDD terendah yaitu 101,30%.

"Capaian realisasi TKDD tahun 2021 pemda lingkup Provinsi Riau semuanya di atas 100% karena rata-rata Dana DBH realisasinya di atas 100%," ungkap Ismed.

Lalu, realisasi DAK fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,49 Triliun atau 88,96% dari pagu sebesar Rp1,51 Triliun. Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemda dengan tingkat penyaluran DAK Fisik tertinggi yaitu 93,46%. "Sementara Pemprov Riau yang tingkat penyalurannya terendah yaitu 82,30%," jelasnya, seperti yang dilansir dari mcr.

Sedangkan, untuk realisasi Dana Desa seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,477 Triliun atau 99,51% dari pagu sebesar Rp1,484 Triliun. Kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti merupakan pemda dengan tingkat penyaluran Dana Desa tertinggi yaitu mencapai 100%. Sementara Kabupaten Kampar yang tingkat penyaluran dana desanya terendah yaitu 99,38%.

Selanjutnya, penyaluran Dana BOS untuk seluruh sekolah di seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,46 Triliun atau 98,44% dari pagu sebesar Rp1,48 Triliun. Kabupaten Kampar menjadi pemda dengan jumlah sekolah terbanyak yang menerima penyaluran Dana BOS yaitu sejumlah 2.201 sekolah dengan nilai penyaluran Rp170,71 miliar.

Sedangkan Kota Dumai merupakan pemda dengan jumlah sekolah paling sedikit yang menerima Dana BOS yaitu sejumlah 549 sekolah dengan nilai penyaluran Rp73,4 miliar. *

BERITA LAINNYA
Sambut Akhir Tahun dengan Penawaran Menarik, First Media Hadirkan Promo Super Dealsember Bantu Pemerintah Cegah Karhutla, RAPP Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kapasitas Ranger BPS: November 2024 Nilai Ekspor Riau Alami Penurunan Posisi Ketua DPD Golkar Riau Goyang, Muncul Nama Kandidat Kuat Pengganti Syamsuar DPRD Pekanbaru Ingatkan Chromatic Family Karaoke Harus Kantongi Persetujuan Warga		Perbaikan Jalan Amblas Penghubung Inhu-Inhil, PUPR Riau Targetkan Rampung Sebelum Lebaran 2025 Serahkan APBN 2025, Pj Gubri: Pemerintahan Harus Bersih dan Transparan Pimpinan DPRD Pekanbaru Ingatkan Plh Sekda Atasi Defisit Anggaran Pemko DPRD Pekanbaru Ingatkan DLHK Jangan Tunggu Viral Baru Atasi Tumpukan Sampah Pemprov Kepri Dorong BRK Syariah Sebagai Promotor Pembiayaan UMKM