JAKARTA - Program insentif mobil listrik yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia dipastikan akan berakhir dalam waktu dekat.
Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan pada tahun mendatang atau justru dihentikan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kelanjutan insentif mobil listrik masih dalam tahap pengkajian.
Pemerintah belum mengambil keputusan final karena evaluasi menyeluruh masih terus dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
Ahli Madya Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Agunan Samosir menegaskan, pembahasan terkait insentif otomotif, termasuk mobil listrik, memang sudah berjalan namun belum sampai pada tahap penetapan kebijakan.
“Ini (kelanjutan insentif otomotif) sudah pernah digaungkan dan memang ada di tempat kami, tetapi di unit yang berbeda. Saat ini masih dievaluasi, belum bisa langsung diputuskan. Ini masih wacana dan akan dikaji kembali,” ujar Agunan.
Menurut Agunan, keputusan akhir tidak hanya berada di tangan Kemenkeu, melainkan melibatkan koordinasi lintas kementerian.
“Kalau kewenangan penentuan kebijakannya, biasanya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” tambahnya.
Di sisi lain, kelanjutan insentif mobil listrik justru memicu perbedaan pandangan antar kementerian.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto secara terbuka menyatakan, insentif otomotif tidak lagi dibutuhkan pada tahun depan.
Pemerintah, kata dia, berencana mengalihkan anggaran untuk pengembangan mobil nasional.
“Anggarannya tentu kita punya rencana membangun mobil nasional. Kita juga bisa belajar dari VinFast, dan itu sedang dalam proses,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menegaskan, industri otomotif nasional dinilai telah cukup mandiri dan kuat tanpa stimulus tambahan dari pemerintah.
“Insentif otomotif tahun depan tidak ada. Industrinya sudah cukup kuat, apalagi didukung pameran otomotif nasional dan internasional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita yang menilai sektor otomotif merupakan industri strategis yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, sehingga masih membutuhkan dukungan pemerintah berupa insentif.
“Insentif otomotif itu sebuah keharusan, karena sektor ini sangat-sangat penting. Dalam Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), kami melihat keterkaitan hulu dan hilirnya sangat besar,” kata Agus.
Ia menambahkan, sektor otomotif memiliki backward dan forward linkage paling kuat dibanding sektor manufaktur lainnya, sehingga insentif pada 2026 dinilai masih relevan.
“Pemerintah sudah seharusnya menyiapkan insentif untuk sektor otomotif tahun 2026. Bentuk insentifnya apa, saat ini masih kami susun,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri otomotif menjadi salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor nasional, serta penyerapan tenaga kerja.
Total investasi di sektor ini diperkirakan mencapai Rp174 triliun, dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat.
Ketidakselarasan pandangan antar kementerian ini membuat masa depan insentif mobil listrik masih berada di persimpangan, di tengah upaya pemerintah mendorong transisi energi dan penguatan industri otomotif nasional.
