JAKARTA - Untuk memasuki wilayah Ibu Kota Negara (IKN), hanya mobil listrik yang diizinkan, sedangkan mobil berbahan bakar fosil akan dihentikan di perbatasan.

"Kami berjanji kepada dunia, IKN akan menjadi salah satu kota paling hijau dan mengutamakan keberlanjutan," kata Kurator Pembangunan IKN, Ridwan Kamil dilansir detik.com, Selasa (20/8/2024).

Sebagai kurator IKN, Ridwan Kamil menjelaskan, ia bertanggungjawab atas kontrol kualitas dalam perencanaan desain dan infrastruktur kota tersebut.

"Kami akan menjadi kota dengan emisi nol," tambahnya.

Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil menekankan, kendaraan berbahan bakar fosil tidak akan diizinkan memasuki kawasan IKN setelah pembangunannya selesai.

"Jadi, Nusantara ketika sudah selesai dibangun, akan menjadi kota kendaraan listrik. Maka, kalau kamu mengemudikan mobil bensin (ke IKN), kami akan menghentikanmu di perbatasan kota dan (meminta) menggantinya dengan mobil listrik," tegasnya.

Pernyataan ini senada dengan arahan Presiden Jokowi yang sebelumnya menegaskan, IKN hanya boleh dimasuki kendaraan listrik.

Jokowi menginginkan kualitas udara di IKN lebih bersih dari sekarang, sejalan dengan tren global penggunaan energi hijau.

"Ke depan akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Di sini juga saat ini 100 persen sudah memakai energi hijau. Nanti, kalau ini sudah dimulai, semua kendaraan juga harus kendaraan listrik," ujar Jokowi saat kunjungannya ke IKN pekan lalu.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan hasil pengecekan kualitas udara di IKN, yang menunjukkan indeks kualitas udara hanya di angka 6 atau kategori sehat.

Padahal, saat ini masih ada kendaraan berbahan bakar fosil yang beroperasi. Jokowi optimis, jika semua kendaraan di IKN beralih ke listrik, indeks tersebut bisa mendekati nol.

"Kemarin pagi saya cek di IKN, hanya enam indeksnya. Padahal kendaraannya belum (semua) listrik. Mungkin kalau kendaraannya listrik bisa nol," ungkapnya.

Jokowi juga membandingkan kualitas udara di Singapura yang mencapai angka 53, dengan standar kualitas udara sehat maksimal di angka 50.

"Tapi kota-kota kita, utamanya di Jawa, rata-rata sudah di atas 100. Ini yang harus juga dicermati bupati, walikota, dan gubernur," pungkasnya.(*)