PEKANBARU - Polemik pembayaran sisa bonus atlet dan pelatih Riau yang berprestasi pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) dan Peparnas 2024 kembali mencuat.

Setelah berulang kali menanti kepastian pencairan, para penerima bonus kini mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang kembali menyebut keterbatasan fiskal sebagai kendala.

Plt Gubernur Riau, SF Haryanto sebelumnya meminta atlet dan pelatih bersabar. Pemprov Riau disebut masih mengupayakan pembayaran sisa bonus melalui APBD Perubahan 2026.

Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan atlet dan pelatih. Pasalnya, sebelumnya beredar informasi, anggaran untuk menyelesaikan pembayaran bonus PON dan Peparnas 2024 telah masuk dalam APBD Riau 2026.

Pelatih senior cabang olahraga senam Riau, Ahmad Marcos, menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan kondisi tersebut.

"Kalau memang sudah ada anggarannya, kenapa harus menunggu APBD Perubahan lagi?" ujar Marcos.

Marcos menilai persoalan bonus tidak semestinya kembali bergeser menjadi persoalan menunggu perubahan anggaran.

Menurut dia, atlet dan pelatih telah cukup lama menantikan penyelesaian pembayaran yang menjadi hak mereka.

Ia meminta Pemprov Riau memberikan kepastian mengenai status anggaran sekaligus jadwal pencairan.

Menurutnya, alasan keterbatasan fiskal seharusnya tidak terus digunakan apabila anggaran bonus memang telah dialokasikan.

"Kami sudah cukup lama menunggu. Jangan lagi ditunda-tunda," tegasnya.

Marcos mengatakan, pihaknya saat ini masih berpegang pada pernyataan Kadispora Riau, Yurnalis yang sebelumnya menyampaikan, pembayaran bonus ditargetkan dapat direalisasikan sebelum peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada September 2026.

"Jangan lagi ditunda-tunda. Kami berpegang pada janji Kadispora, bonus akan dicairkan sebelum Haornas," katanya.

Persoalan ini bukan kali pertama menjadi sorotan. Sejak berakhirnya PON XXI Aceh-Sumut 2024, atlet dan pelatih Riau telah beberapa kali mempertanyakan kepastian pembayaran bonus.

Sebagian bonus memang telah diterima. Namun, masih terdapat pembayaran yang belum diselesaikan sehingga hak atlet dan pelatih belum sepenuhnya terpenuhi.

Bagi Marcos, kondisi tersebut bukan sekadar menyangkut nominal bonus. Ketidakjelasan jadwal pembayaran juga berpotensi menggerus kepercayaan atlet dan pelatih terhadap komitmen pemerintah daerah.

Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan persoalan ini secara terbuka agar tidak kembali menimbulkan persepsi bahwa pencairan bonus terus mengalami penundaan.

Marcos juga mempertanyakan alasan pembayaran kembali diarahkan melalui APBD Perubahan 2026 apabila anggaran bonus disebut telah tersedia dalam APBD Riau 2026.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci posisi anggaran tersebut, termasuk besaran sisa bonus yang belum dibayarkan serta faktor yang membuat pencairannya belum terlaksana.

"Anggarannya sudah diatur. Bonus juga sudah ada ketentuannya. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, kenapa uangnya tidak dicairkan?" ucap Marcos.

Ia berharap Pemprov Riau tidak hanya memberikan target waktu pencairan, tetapi juga menyampaikan informasi yang jelas mengenai tahapan administrasi hingga mekanisme pembayaran.

Bagi atlet dan pelatih, kepastian menjadi hal yang paling ditunggu setelah proses panjang sejak PON XXI dan Peparnas 2024.

Kini, perhatian tertuju pada komitmen Pemprov Riau untuk merealisasikan sisa bonus tersebut sebelum Haornas 2026, sekaligus menjawab pertanyaan mengenai status anggaran yang menjadi sumber polemik.