Gaji Honorer Dipotong 35 Persen, Forum Honorer Meranti: Kami Hanya untuk Bertahan Hidup, Bukan Cari Kaya
SELATPANJANG - Saat ini kebijakan Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil menjadi mimpi buruk bagi pegawai honorer. Bagaimana tidak, honor yang biasa diterima Rp 1,2 juta menjadi Rp 780 ribu per bulannya.
Kebijakan ini pun sangat disesalkan oleh ribuan tenaga honorer yang mengabdikan dirinya di pemerintahan. Selain itu kebijakan yang dibuat sangat tidak sejalan dengan janji politiknya.
Dalam debat publik yang digelar KPU Adil tegas menjanjikan gaji honorer akan dinaikkan dari Rp1,2 juta menjadi Rp2 juta per bulannya.
Janji untuk menaikkan gaji tersebut terbukti ampuh dalam mendongkrak suara. Banyak honorer di Kota Sagu memberikan suaranya untuk pasangan Adil - Asmar dan pasangan ini pun menang telak dari tiga pasangan yang ada.
Terhadap pemotongan itu, sejumlah pegawai honorer pun menumpahkan kesedihan dam kekesalan mereka itu di laman media sosial yang menjadi wadah bagi mereka untuk berkeluh-kesah.
Karena tidak tahu harus mengadu kemana lagi, sejumlah pegawai Honorer di lingkungan Pemerintahan Kepulauan Meranti yang mengatasnamakan Forum Honorer Meranti mendatangi kediaman Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti Minggu (1/8/2021) sore.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti yang telah memotong upah para honorer sebanyak 35 Persen.
Kehadiran mereka langsung diterima oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah.
Pada kesempatan itu para honorer menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan gaji mereka saat ini.
Saat diwawancara selepas pertemuan, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah mengatakan para honorer meminta agar pihaknya menyampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti agar Peraturan Bupati terkait pemotongan gaji 35 persen tersebut dicabut kembali.
"Kedatangan pegawai honorer ini meminta kepada DPRD untuk menyampaikan kepada Bupati agar mencabut Perbup pemotongan gaji sebesar 35 persen itu. Mereka menganggap, dengan besaran gaji setelah dipotong itu tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka selama sebulan. Mereka juga mengatakan kebutuhan tidak bisa ditunda, terlebih lagi dengan kondisi seperti ini, lapangan kerja susah," ungkap Ardiansyah.
Ardiansyah juga mengatakan para honorer mengaku semakin kesulitan saat ini karena pandemi Covid-19.
"Karena Covid ini mereka tidak ada pilihan lain untuk bekerja di luar, jadi mereka bertahan untuk menjadi honorer di Meranti," tuturnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ardiansyah akan segera merapatkan aduan tersebut bersama seluruh anggota dewan Kepulauan Meranti.
"Saya selaku ketua DPRD tentu akan membicarakan lebih dulu di internal DPRD. Nanti DPRD akan menyikapi itu secara bijak agar ini tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Tentunya
DPRD tidak akan diam, kita sebagai perwakilan masyarakat harus berembuk dulu apa yang harus kita sikapi dan langkah apa yang harus kita ambil," ucapnya.
Dirinya menaruh harapan besar tidak ada gejolak signifikan di masyarakat akibat dari persoalan tersebut.
"Yang pasti ini di internal dulu, saya sebagai pimpinan meminta masukan dari masing-masing pimpinan fraksi yang ada," kata pria yang akrab disapa Jack ini.
Jack menambahkan, terkait belanja gaji honorer sudah di anggarkan di APBD 2021 dan sudah juga disahkan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan besarnya mencapai Rp80 miliar lebih. Namun untuk besaran gaji yang dibayarkan diatur melalui Peraturan Bupati.
"Untuk penganggarannya memang di atur di APBD dan itu di Perda kan. Namun untuk besaran gaji yang dibayarkan kepada setiap honorer itu diatur melalui Perbup dan itu sah-sah saja dilakukan, karena itu haknya Bupati," pungkasnya.
Sementara itu perwakilan Forum
Honorer Meranti, Firdaus yang hadir saat itu saat diwawancara mengaku kehadiran mereka adalah kesepakatan bersama dari sejumlah honorer untuk menyampaikan tuntutan bersama terkait kebijakan pemotongan honorer.
Firdaus mengaku dirinya dan sejumlah honorer kesusahan karena kebijakan pemotongan gaji tersebut.
"Kami merasa pengurangan gaji ini tidak pantas dan tidak wajar bagi kami. Kami punya anak untuk disekolahkan, biaya makan, minum dan kebutuhan sehari-hari. Kalau dipotong lagi mau bagaimana lagi kami bisa hidup, karena sama-sama kita ketahui, biaya hidup disini sangat tinggi," ujarnya.
Bahkan dirinya mengaku harus rela untik menggadaikan sejumlah harta benda saat ini untuk bertahan hidup.
"Dari kami sudah ada yang gadai Handphone, gadai TV, tidak tahu lagi besok. Itu semata-mata untuk membiayai hidup sehari-hari. Kami bukan untuk mencari kaya, hanya untuk bertahan hidup," ujarnya lagi.
Firdaus mengatakan saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai honorer.
"Apalagi saat pandemi Covid-19 ini, kami kesulitan mau kerja apa. Mau kemana juga kami tak tau," ucapnya.
Padahal dirinya dan honorer lainnya sudah menaruh harapan besar atas janji kampanye Bupati Kepulauan Meranti sebelumnya yang akan menaikkan gaji para honorer.
"Kita berharap banyak dengan janji yang disampaikan Bupati dulu, kalau seperti ini kita merasa dipermainkan," ungkapnya.
Dari pertemuan tersebut mereka juga berharap pihak DPRD Kepulauan Meranti dapat mengawal tuntutan mereka.
"Yang pasti kami menunggu hasil dari dewan. Kalau tidak ada keputusan kami akan merembukkan lagi dengan forum honorer lainnya apa yang akan kita lakukan selanjutnya, apakah mungkin itu bentuknya aksi demo atau mogok kerja, kita tunggu saja, karena ini adalah gerakan bersama," pungkasnya.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
