SELATPANJANG - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memutuskan mata rantai penularan Covid-19, salah satunya adalah warga yang ingin keluar kota melalui Pelabuhan Tanjung Harapan harus memiliki sertifikat vaksinasi.

Menunjukan sertifikat vaksinasi tersebut merupakan syarat utama dan salah satu poin penting yang wajib dalam instruksinya. Jadi bagi penumpang yang tidak bisa menunjukkan tidak diperbolehkan berangkat.

"Bagi warga Kepulauan Meranti yang akan berangkat ke Batam, ke Pekanbaru dan kemana-mana wajib divaksin. Hal ini diberlakukan agar warga Kepulauan Meranti yang keluar kota tidak terjangkit Covid-19 dan saat kembali tidak menularkannya kepada warga Meranti," kata Bupati Adil, Senin (21/6/2021) saat meninjau proses vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Harapan.

Kemudian instruksi lainnya, menarget vaksinasi sebanyak 3.000 warga per hari mulai Senin ini. Hal ini menurutnya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan vaksinasi satu juta warga Indonesia per harinya. Untuk layanan vaksinasi Covid-19 ini, Pemkab Kepulauan Meranti dalam hal ini Dinas Kesehatan akan mensiagakan petugas selama 40 hari kedepan.

"Saya berharap dengan telah divaksinnya warga Meranti, seluruh aktivitas sudah dapat berjalan normal yang berdampak pada bangkitnya ekonomi daerah," ujarnya.

Seperti dicontohkan Bupati saat mengikuti Rakernas APKASI Tahun 2021 di Bali yang sudah melakukan vaksinasi terhadap 80 persen warganya. Kini kegiatan sosial di daerah yang menjadi destinasi wisata Indonesia tersebut sudah mulai normal dan menjadi daerah yang paling direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan nasional. 

"Saya menginginkan hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Meranti. Untuk itu kepada camat dan kades yang didukung oleh petugas kesehatan setempat, pastikan seluruh warga sudah divaksinasi," pintanya.

Untuk mengejar target vaksinasi ini, menurutnya memang perlu kerja ekstra dari camat, kades dan petugas medis. Mengingat di siang hari aktivitas masyarakat padat sehingga tidak punya waktu untuk melakukan vaksinasi.

"Solusinya vaksinasi bisa dilakukan pada malam hari dengan menggunakan sistem door to door ke rumah warga. Tapi harus terapkan prinsip "Ketuk Pintu Melayani Dengan Hati", tuturnya.

Selain untuk Covid-19, ia menginstruksikan kepada kades agar wajib mengalokasi dana desa untuk penanganan ekonomi masyarakat, sehingga kesehatan masyarakat semakin pulih dan ekonomi daerah bangkit. 

"Bagi desa yang tidak melaksanakannya, bakal dikenakan sanksi," ancam Adil.

Dan tak lupa hal yang paling penting untuk dilakukan, mantan Legislatif Provinsi Riau itu terus mengingat kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan gerakan 5 M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Tips Memiliki Asuransi All Risk Mobil Secara Online dan Tanpa Ribet AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri		PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan