PEKANBARU — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang menyasar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Dugaan penyimpangan ini terkait proyek rehabilitasi dan pembangunan Sekolah Dasar (SD) pada Tahun Anggaran 2023.

Penyidikan resmi telah dimulai sejak 14 April 2025. Sebagai bagian dari pengusutan, tim penyidik dari Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rohil di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025).

"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tambahan terkait penyimpangan pengelolaan DAK SD di Kabupaten Rokan Hilir," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, Kamis (1/5/2025).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun laporan rekapitulasi keuangan proyek. Perangkat elektronik itu diduga menjadi alat bantu dalam manipulasi data penarikan dana, yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Zikrullah menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung RI melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Riau," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek yang menjadi fokus penyidikan merupakan proyek swakelola dengan nilai anggaran mencapai Rp40,36 miliar. Dana tersebut berasal dari DAK Fisik 2023 dan dialokasikan untuk 41 sekolah dasar dengan total 207 kegiatan, mencakup pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung.

Namun, hasil penelusuran awal menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek di lapangan, yang kini tengah ditelusuri lebih dalam oleh Kejati Riau, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)