Bawaslu Kepulauan Meranti Deklarasikan Netralitas ASN, Pjs Bupati Ingatkan ASN Kurangi Sifat Menjilat
SELATPANJANG - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya menciptakan suasana pemilihan yang damai dan netral dengan menggelar kegiatan sosialisasi serta deklarasi bersama terkait netralitas. Setelah sebelumnya melibatkan kepala desa dan lurah, kali ini acara serupa diadakan untuk para ASN, TNI dan Polri.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand Meranti Hotel, Senin (9/9/2024), dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti dan para instansi vertikal. Mereka bersama-sama mengikrarkan komitmen untuk menjaga netralitas dalam proses Pilkada serentak yang akan memilih Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Meranti pada 2024.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal menekankan pentingnya peran ASN, TNI dan Polri dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan adil. Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga integritas proses pemilihan, memastikan setiap tahapan berjalan transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan.
"Deklarasi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk komitmen dari seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan membantu kami dalam pengawasan di Pilkada 2024 nanti. Kami ingin Pilkada ini berjalan damai, bersih, dan dapat dipercaya masyarakat," ujarnya.
Dengan ikrar bersama ini, Bawaslu berharap para pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dapat menjadi contoh dalam menjaga stabilitas dan perdamaian menjelang dan selama Pilkada berlangsung, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Syamsurizal, menegaskan selain pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan demi mewujudkan Pilkada yang damai, ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu berkomitmen mencegah pelanggaran Pilkada agar proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa intervensi.
"Ini momen penting bagi kita untuk menjaga stabilitas demi Pilkada damai. Bawaslu memiliki tugas untuk mencegah pelanggaran, dan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengurangi potensi pelanggaran. Kami ingin Pilkada ini jujur, adil, dan demokratis," ungkap Syamsurizal.
Acara ini juga menjadi langkah untuk meyakinkan masyarakat tentang integritas ASN, TNI, dan Polri, yang berkomitmen tidak terlibat dalam politik praktis.
"Deklarasi ini mempertegas bahwa ASN, TNI, dan Polri akan menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, memberikan pelayanan terbaik tanpa memihak calon atau kelompok tertentu," tambahnya.
Syamsurizal juga mengajak seluruh pihak mendukung persatuan dalam Pilkada nanti, baik di tingkat pemilihan gubernur maupun bupati.
"Sebagai lembaga pengawas Pemilu, kami mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan berkontribusi membangun bangsa yang lebih baik," ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada ASN di Kepulauan Meranti yang terlibat pelanggaran dan berharap tidak ada hingga berakhirnya tahapan Pilkada.
"Sejauh ini, ASN Meranti masih menjaga netralitas, dan semoga kondisi ini bertahan hingga tahapan Pilkada selesai. Kami harap tidak ada ASN yang perlu kami rekomendasikan ke KASN terkait pelanggaran netralitas," pungkas Syamsurizal.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kepulauan Meranti, Roni Rakhmat SSTP MSi, dalam sambutannya menekankan pentingnya netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pelaksanaan Pilkada. Ia menyampaikan bahwa meskipun menjaga netralitas sering kali sulit, ASN harus tetap konsisten dengan sikap profesional mereka.
"Kita diminta untuk netral walaupun itu sulit. Contohnya, pimpinan kita, dalam hal ini Bupati, maju kembali sebagai calon dalam Pilkada. Terkadang, jika kita tidak membantu, kita dianggap tidak loyal. Namun, tantangan inilah yang harus dihadapi ASN, untuk itu soft landing dan slow saja, karena pemimpin yang dipilih, itulah yang ditetapkan," ujar Roni.
Roni juga menekankan bahwa pemerintah telah memastikan netralitas dengan menunjuk Penjabat Bupati dari pusat sebagai jaminan independensi pemerintahan selama masa Pilkada. Ia memperingatkan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan mengingatkan bahwa mereka yang berminat berpolitik sebaiknya melakukannya sebagai anggota partai politik.
"Kami di sini sebagai tanda bahwa pemerintah berkomitmen menjaga netralitas. ASN jangan coba-coba terlibat politik. Kalau ingin berpolitik, silakan bergabung dengan partai,” tambahnya.
Roni juga mengingatkan ASN agar tidak terlalu berharap pada dukungan politik untuk promosi jabatan, karena jabatan didasarkan pada kemampuan dan kinerja.
"Jabatan itu tentang kemampuan. Jika promosi dicapai dengan cara-cara yang tidak profesional, cepat jatuhnya. Bekerjalah dengan baik dan profesional, karena tidak ada pemimpin yang mau stafnya tidak kompeten," tutup Roni, mendorong ASN untuk tetap yakin dan profesional dalam menjalankan tugas mereka.
Roni Rakhmat juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN selama masa Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap ASN dapat mempertahankan profesionalisme hingga seluruh proses Pilkada selesai.
"Kami berharap ASN di Kepulauan Meranti bisa menjaga kondisi ini sampai akhir proses Pilkada," ungkap Roni dengan tegas.
Setelah Pilkada usai dan pemimpin baru terpilih, Roni menginginkan agar ASN memberikan masukan konstruktif demi kemajuan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Harapan kami, siapa pun yang menang dan terpilih, ASN bisa memberikan arahan yang benar untuk kemajuan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi. Kalau masih ada kesalahan yang lama, Meranti tidak akan maju," jelasnya.
Roni, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, menambahkan imbauan agar ASN mengurangi kebiasaan "menjilat" pemimpin.
"ASN diharapkan bisa menjaga profesionalitas ini. Kurangi sikap menjilat, nanti kalau banyak-banyak bisa luka lidahnya," ujarnya sambil bergurau.
Selain itu, Roni juga berpesan kepada Bawaslu untuk lebih bijak dalam melakukan penindakan terhadap ASN yang mungkin melakukan kesalahan kecil.
"Untuk Bawaslu, kalau ada ASN yang melakukan kesalahan kecil, usahakan untuk lebih soft. Jangan sedikit-sedikit dilaporkan. Tapi, kalau memang ada keberpihakan yang jelas, silakan ditindak," katanya.
Ia berharap agar tahapan Pilkada berjalan lancar tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU) yang bisa menambah beban kerja dan anggaran. "Semoga tahapan ini berjalan lancar tanpa PSU lagi, yang tentunya bisa menambah beban kerja dan anggaran," pungkasnya.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
