SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menerima surat
dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penyampaian rincian transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik ke daerah tahun 2024.

Hal tersebut disetujuinya APBN tahun 2024
dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21September 2023 lalu. Adapun alokasi anggaran yang diterima oleh Pemkab Kepulauan Meranti bertambah dari tahun 2023.

Pada tahun ini, Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan Rp 37 miliar lebih yang terdiri dari alokasi anggaran jalan mendukung konektivitas daerah sebesar Rp 17.324.905.000, anggaran Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sebesar Rp 13.603.650.000 dan anggaran Transportasi perdesaan sebesar Rp 7.165.049.000.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia ST mengatakan untuk tahun 2024 mendatang, anggaran pembangungan jalan yang bersumber dari DAK akan bertambah sekira Rp 10 miliar lebih menjadi sebesar Rp 44.438.523.000 yang dibagi dalam beberapa kegiatan, diantaranya jalan mendukung konektivitas daerah Rp 11.302.835.000, anggaran Tematik peningkatan Konektivitas Elektrifikasi di daerah Afirmasi sebesar Rp 14.410.650.000, anggaran DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebesar 11.007.438.000 dan anggaran Transportasi Perdesaan sebesar Rp 7.617.600.000.

Dikatakan Rahmat Kurnia, sebelumnya telah dilakukan penginputan anggaran
DAK Fisik infrastruktur PUPR pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) Bappenas. Begitu juga dengan menyepakati koridor dan ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan lokasi Khusus (Lokus) prioritas yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR. Selanjutnya, setelah usulan DAK diterima oleh PFID, lalu dibuat berita acara kesepakatan bersama antara Dinas PUPR Kepulauan Meranti.

Pria yang akrab disapa Aang itu menambahkan, dalam usulan itu Kepulauan Meranti mendapatkan prioritas khusus, dari usulan lima jenis DAK, kabupaten termuda di Riau itu mendapatkan tiga jenis usulan dan direalisasikan empat usulan.

"Usulan DAK bidang jalan yang terdiri dari 5 tema, untuk Kepulauan Meranti dibuka sebanyak 3 tema. Bahkan setelah direalisasikan kita mendapatkan 4 tema yang satunya itu berada di Kementerian Desa. Tidak semua daerah bisa membuka tema itu, di tempat lain bahkan cuma dapat satu tema bahkan ada yang tak dapat sama sekali. Jadi kita patut bangga dengan pencapaian ini dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pihak yang sudah mengurus dan mensupport hal ini," ujar Aang. 

Untuk rencana penanganan jalan, PFID Kementerian PUPR mengacu pada data teknis jalan kabupaten yang sudah diverifikasi oleh Kementerian PUPR pada aplikasi SIPDJD. Selain itu, PFID Kementerian PUPR juga melihat foto dokumentasi kondisi ruas jalan yang diusulkan dan melihat lokasinya pada peta jalan kabupaten.

"Untuk teknis pengerjaan juga sudah kami sampaikan apakah nanti jalannya dibangun hotmix atau rigid beton. Alhamdulillah pihak Kementerian juga memberikan pilihan terhadap keduanya, jangan sampai pula nanti uang diberikan tapi kita tidak bisa membangun," pungkasnya. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Harga TBS Sawit Plasma di Riau Capai Rp2.822 per Kg Wisuda Unilak, Bupati Zukri: Soft Skill Bisa Meraih Kesuksesan Didampingi Eet dan Sewitri, HM Harris Kembalikan Formulir Bacalon Gubri ke PKB Polisi Tangkap 3 Pria Cabuli Bocah di Inhu, Ini Modusnya Bupati Pelalawan Targetkan 41 Ribu Buruh Sawit Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Tahun Ini		Bersaing Maju Pilwako Pekanbaru, Rahmansyah Minta Petuah ke LAM Pekanbaru Gernas BBI-BBWI Usai, Riau Creative Hub Tak Kunjung Diresmikan Harga TBS Sawit Swadaya di Riau Capai Rp2.828 per Kg Kadisnakertrans Riau Raih Penghargaan Juara I Busana Terbaik di Gernas BBI-BBWI Tak Punya Kader Diusung Calon Gubernur Riau, PDIP Riau Melempem