Bantah Serobot Lahan Masyarakat Desa Tanjung Kedabu Meranti, Ini Penjelasan PT SRL
PEKANBARU - PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok V yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat izin tahun 2007, berdasarkan SK Menteri Kehutanan (Menhut) dengan nomor SK. 208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 dengan luasan lahan konsesi 18.890 Ha.
Pihak perusahaan pun menyatakan isu PT SRL menyerobot lahan masyarakat di Kabupaten Meranti yang tengah santer diberitakan diberbagai media, adalah tidak benar.
Areal di Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir yang heboh beberapa hari terakhir, merupakan areal yang berada dalam konsesi perusahaan dan masuk ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Seperti diketahui areal yang diklaim masyarakat adalah areal rawan Karhutla. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla terutama saat musim kemarau panjang saat ini, maka perusahaan melalukan land clearing di areal tersebut.
"Areal yang dikerjakan perusahaan saat ini terdiri dari semak belukar. Jadi tidak benar bahwa perusahaan merusak tanaman warga apalagi mengganggu tanaman masyarakat," ucap Humas PT SRL, Efragil Samosir kepada halloriau.com, Sabtu (12/8/2023).
Terkait undangan dari Pemkab Meranti pada 11 Agustus 2023 yang menyebutkan PT SRL mangkir, Efragil juga menyatakan hal tersebut tidak benar.
Perwakilan perusahaan diklaim hadir dan mengikuti pertemuan tersebut bersama beberapa pihak yang diundang Pemkab Meranti. Hal ini dibuktikan dengan absensi dan dibenarkan Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti Irmansyah, bahwa ada perwakilan perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan itu pula, Irmansyah mengimbau agar perusahaan melakukan aktifitas pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek keamanan guna menghindari konflik.
Selain itu, Pemkab Meranti juga meminta baik kepada perusahaan maupun masyarakat untuk sama-sama menunjukkan legalitas maupun bukti kepemilikan atas lahan yang diklaim.
Legalitas atau bukti kepemilikan atas lahan yang diklaim sangat penting untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan dengan Pemkab Meranti pada Jumat (11/8/2023) kemarin, Kepala Desa Tanjung Kedabu, Miswan mengatakan, permasalahan sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat sudah sangat meresahkan.
"Persoalan lahan yang diserobot oleh pihak perusahaan ini sudah menjadi masalah serius, jika ini dibiarkan maka yang kami khawatirkan masyarakat akan menjadi anarkis karena pihak perusahaan sudah melampaui batas. Kenapa demikian, jangankan lahan tidur yang sudah hancur, kebun masyarakat yang telah turun temurun pun dibabat habis," kata Miswan.
"Itulah kondisi hari ini, kesabaran kami juga ada batasnya dan kedepannya kami pun tidak tahu harus bagaimana. Kami berharap dengan pertemuan ini pemerintah daerah bisa membentuk tim khusus menangani masalah ini," sambungnya.
Miswan menambahkan, saat ini desanya termasuk kedalam miskin ekstrem. Dimana pendapatan masyarakat hanya terfokus pada hasil perkebunan, sementara lahan perkebunan malah dibabat habis oleh perusahaan HTI tersebut.
"Kami minta ini dihentikan, desa kami sudah masuk kedalam kemiskinan ekstrem dimana pendapatan masyarakat kami dari hasil perkebunan yang hasilnya cukup makan untuk mengisi perut dan biaya anak sekolah bukan untuk mencari kaya seperti perusahaan. Setelah lahan dikuasai, belum lagi hama kumbang yang mengganggu tanaman kelapa akibat dari penanaman akasia," ungkapnya.(*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
