www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Warga Kampung Baru Kuansing Resah Akibat Beruang Madu Berkeliaran
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Program Berobat Gunakan KTP Dihentikan, Pemkab Kepulauan Meranti Menanggung Utang Rp 6,2 Miliar
Kamis, 22 Juni 2023 - 14:32:06 WIB

SELATPANJANG - Program berobat gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dihentikan oleh pemerintah setempat akibat terbentur Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Program andalan yang digagas Bupati nonaktif Muhammad Adil sejak Agustus 2021 itu secara resmi dihentikan setelah keluar surat edaran Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 500/SETDA/2023/104 tanggal 30 Mei 2023.

Surat itu berisi soal penghentian program berobat gratis menggunakan KTP Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 

Kemudian, perintah penghentian juga berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 440/Dinkes-Yankes/713 tanggal 16 Juni 2023. Sementara di RSUD Kepulauan Meranti menghentikan program tersebut terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu menjelaskan penghentian program berobat gratis dengan menggunakan KTP diperkuat setelah terbit Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Di dalam aturan itu berbunyi bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri baik sebagian maupun seluruhnya jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan JKN. Termasuk juga mengelola sebagian jaminan kesehatan dengan skema ganda. 

"Misalnya ada warga yang sudah masuk ke BJPS, dan juga masuk ke program KTP, itu tidak diperkenankan. Dari dasar itulah kami meminta baik dari pimpinan TAPD dan lainnya memutuskan untuk mengikuti aturan Kemendagri," ujar Fahri didampingi jajarannya dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati.

Saat ditanya soal kenapa penghentian program ini baru dilakukan di tahun 2023, lantaran aturan Permendagri yang terbit itu masih baru sehingga katanya Pemkab Kepulauan Meranti masih tetap menggunakan Perbub tersebut sampai masa peralihan selesai.

"Jadi waktu itu sudah kami tanyakan juga ke bagian hukum karena aturan (Permendagri) itu masih baru. Waktu itu Perbub-nya juga belum dicabut di tahun yang sama, jadi masih digunakan. Istilah konteksnya kita diberikan kelonggaran selama satu tahun atau masa peralihan," ungkap Fahri.

Meski telah dihentikan, kata Fahri, program tersebut juga masih menyisakan utang sampai miliaran rupiah. Dari data yang mereka miliki, utang yang belum dibayar sejak program itu bergulir hingga saat ini dengan bekerjasama sejumlah rumah sakit sebesar Rp6,2 miliar lebih.

Ada beberapa rumah sakit yang telah dilakukan kerjasama, diantaranya RSUD Bengkalis, RSUD Dumai, RSUD Indrasari Rengat, Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, RSUD Arifin Achmad,
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito Yogyakarta, dan RSUD M. Sani, Tanjung Balai Karimun.

"Realisasi berobat menggunakan KTP itu peningkatannya sangat tinggi. Untuk utang yang terhitung dari Januari hingga Mei 2023 ini saja ada sebesar Rp768 juta lebih. Jika ditambahkan dengan anggaran yang sudah dibayar sejak tahun mulai berjalannya program tersebut ada sekitar lebih kurang Rp10 miliar," jelasnya.

Pembayaran utang tersebut telah dianggarkan dan dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik dari pemerintah pusat.

"Ada beberapa pihak RSUD sudah menanyakan hutang. Saat ini kita sedang menunggu transferan dari pusat. Mudah-mudahan di bulan Juli ini sudah masuk anggarannya," sebut Fahri.

Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti juga telah menyurati 9 rumah sakit se Indonesia yang telah menjalin hubungan kerjasama soal penghentian program ini. Meski begitu, pihaknya meminta sejumlah pihak rumah sakit itu agar tetap melayani masyarakat Meranti yang berada di luar daerah dengan baik.

"Kami harus menyelesaikan utang ke rumah sakit tersebut. Disamping itu, kami minta kepada rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama untuk tetap melayani warga kita (Meranti). Namun tetap pelayanan itu harus masuk ke dalam BPJS jika ingin gratis," beber Fahri.

Ia menyarankan agar semua masyarakat Meranti mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS). Mekanisme berobat saat ini wajib menggunakan BPJS.

"Bagi yang belum terdaftar sudah kita imbau sejak lama untuk mendaftar. Jika ada yang berobat tidak masuk BPJS, iya akan bayar secara mandiri," tuturnya.

Untuk menyikapi itu, bagi masyarakat yang belum terdaftar, pihaknya bersama Dinas Sosial akan mendata kembali. Jadi nantinya, biaya berobat yang ditanggung oleh provinsi dan kabupaten adalah untuk masyarakat yang tidak mampu atau ekonominya di kelas menengah ke bawah.

"Dan kami juga akan berusaha meminta tambahan kuota tanggungan BPJS yang ditanggung oleh provinsi. Kami meminta dari 26 ribu menjadi 30 ribu," kata Fahri.

Sebelumnya, program berobat gratis menggunakan KTP berawal dari ide Bupati nonaktif Muhammad Adil yang saat ini telah jadi tersangka KPK. Adil menilai ada keresahan dan keluhan dari masyarakat ketika berobat di manapun.

"Dari situlah muncul gagasan atau ide dari Bupati Adil. Untuk legalitasnya supaya tidak salah, dibuatlah Perbub Nomor 49 Tahun 2021 tentang pedoman teknis penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) menggunakan KTP. Di selang tahun itu kami mengusulkan anggaran sebesar Rp23 milyar. Tetapi hal ini tidak bisa sekaligus, karena melihat keuangan daerah," pungkas Fahri.

Penulis : Ali Imroen

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Beruang madu di Kuansing.(foto: int)Warga Kampung Baru Kuansing Resah Akibat Beruang Madu Berkeliaran
Honda CRF1100L Africa Twin 2024.(foto: int)Dibanderol Rp633 Juta, Honda CRF1100L Africa Twin Terbaru Mengaspal di Indonesia
BRK Syariah menggelar pelatihan dan sertifikasi Penaksir Gadai Emas produk Rahn Emas (foto/ist)Terus Meningkat, Gadai Emas BRK Syariah Tumbuh Mencapai Rp79,2 M
Danlanal Dumai, Kolonel Laut (P) Boy Yopi Hamel menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang gagal diselundupkan (foto/bambang)Diwarnai Tembakan, Kejar-kejaran Lanal Dumai dengan Penyelundup 11,6 Kg Sabu Asal Malaysia
Ilustrasi harga sawit swadaya di Riau turun pekan ini (foto/int)Harga TBS Sawit Swadaya di Riau Juga Turun, Ini Rinciannya
  Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Walikota Solo (foto/detik)Gibran Mundur dari Walikota Solo: Fokus Persiapan Pelantikan Wapres
Mobil Peugeot yang sudah disuntik mati.(foto: detik.com)Ini Deretan Mobil yang Tak Lagi Dijual di Indonesia pada 2024
Komitmen Telkomsel Ventures membuka peluang kolaborasi guna akselerasi pertumbuhan ekosistem inovasi dan transformasi digital Indonesia (foto/ist)Telkomsel Ventures Pimpin Pendanaan Startup Tictag: Akselerasi Inovasi Digital dan AI di Indonesia
Polisi Riau tangkap penjual ribuan kartu perdana teregistrasi ilegal (foto/int)Terungkap, Penjual Ribuan Kartu Perdana Teregistrasi di Pekanbaru Raup Rp20 Juta per Bulan
Pj Sekda dr Fahdiansyah buka pentas Kesenian Tradisional Randai Kuansing (foto/ist)Pentas Kesenian Tradisional Randai Kuansing Semarakkan HPN 2024
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
RGE Jurnalism Workshop Perkaya Pengetahuan Wartawan
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved